Pergub Prov. DKI Jakarta No. 162 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 Tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis Dalam Proses Perizinan Dan Non Perizinan
Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 62124)
Penanaman Modal dan Investasi - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar / Pedoman
2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 7, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 22003
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penataan perizinan berbasis risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 5 Th. 2021; PP No. 6 Th. 2021; Perda No. 12 Th. 2013
PERGUB ini mengatur mengenai penyelenggaraan pelaksanaan penanaman modal; jenis dan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; inovasi pelayanan perizinan; tata cara pengawasan perizinan dan nonperizinan; tata hubungan kerja; pelaporan; sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS; sarana dan prasarana; serta pembiayaan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017; dan Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018
525 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 72)
Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan Prasarana dan Sarana Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 72)
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 6, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 14001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, dan pembakuan prasarana dan sarana kearsipan, serta sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai implementasi dari tanggung jawab gubernur sesuai kewenangannya, dan pelaksanaan tugas lembaga kearsipan daerah tingkat provinsi, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan arsip dinamis, arsip statis, dan pembakuan prasarana dan sarana kearsipan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 28 Th. 2012
PERGUB ini mengatur mengenai penciptaan arsip; pembinaan dan pengawasan; serta pendanaan pengelolaan arsip
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2014; dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai mekanisme layanan dalam penggunaan Arsip dan/atau informasi publik; peraturan mengenai program Arsip Vital;
64 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2025
Pajak dan Retribusi Daerah - Perumahan, Permukiman
2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 5, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 63002
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan Dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi pelayanan perumahan telah diperbaharui sehingga Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 perlu dicabut dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Perda No. 1 Th. 2024
PERGUB ini mengatur mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019
2 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 72002
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum Dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut berakhirnya perjanjian kerja sama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta dan Perseroan Terbatas PAM Lyonnaise Jaya, Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 perlu dicabut dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 30 Th. 2014; stdd UU No. 6 Th. 2023
PERGUB ini mengatur mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015
3 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 3, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 73001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan Sebagai Lahan Cadangan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diatur salah satu Zona Ambang yakni Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan yang diarahkan untuk pemukiman dan fasilitas, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap rencana pengembangan ruang dan arahan pemanfaatan ruang di kawasan Rorotan, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 perlu dicabut dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 TH. 2007; UU No. 23 Th. 2014 stdd UU No. 6 Th. 2023; PP No. 21 Th. 2021; Pergub No. 31 Th. 2022
PERGUB ini mengatur mengenai mencabutan dan pernyataan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021
2 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025
Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 71001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 perlu diganti dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PEGRUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 30 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 20 Th. 2023; PP No. 10 Th. 1983 stdd PP No. 45 Th. 1990; PP No. 11 Th. 2017 stdd PP No. 17 Th. 2020; PP No. 49 Th. 2018; PP No. 94 Th. 2021
PERGUB ini mengatur mengenai pelaporan Perkawinan; izin beristri lebih dari seorang; izin atau keterangan perceraian; Tim Pertimbangan; hak atas Penghasilan; dan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004
35 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2025
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah - Standar / Pedoman
2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 52001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 stdd Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 std terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2019 perlu diganti dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 12 Th. 2019; Perpres No. 33 Th. 2020 stdd Perpres No. 53 Th. 2023; Permendagri No. 59 Th. 2019; Perda No. 7 Th. 2022; Pergub No. 142 Th. 2013 stdd Pergub No. 161 Th. 2014
PERGUB ini mengatur mengenai kegiatan perjalanan dinas; permohonan perjalanan dinas; persetujuan perjalanan dinas; hak dan kewajiban; pembiayaan; komponen biaya perjalanan dinas; pertanggungjawaban; tim pertimbangan perjalanan dinas; serta prosedur pembatalan perjalanan dinas; pembayaran perjalanan dinas
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pergub No. 107 Th. 2013; Pergub No. 129 Th. 2016; dan Pergub No. 123 Th. 2019
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembiayaan pelaksanaan tugas belajar baik pendidikan gelar maupun pendidikan nongelar yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri
46 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
