Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025

Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERGUB ini mengatur mengenai pelaporan Perkawinan; izin beristri lebih dari seorang; izin atau keterangan perceraian; Tim Pertimbangan; hak atas Penghasilan; dan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

06 Januari 2025

Tanggal Pengundangan

09 Januari 2025

Tanggal Berlaku

09 Januari 2025

Sumber

Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 71001

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 279 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB No. 2 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kependudukan dan Perkawinan - Standar / Pedoman
2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 71001
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 perlu diganti dengan menetapkan PERGUB Dasar hukum PEGRUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 30 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 20 Th. 2023; PP No. 10 Th. 1983 stdd PP No. 45 Th. 1990; PP No. 11 Th. 2017 stdd PP No. 17 Th. 2020; PP No. 49 Th. 2018; PP No. 94 Th. 2021 PERGUB ini mengatur mengenai pelaporan Perkawinan; izin beristri lebih dari seorang; izin atau keterangan perceraian; Tim Pertimbangan; hak atas Penghasilan; dan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025. PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 35 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521