Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 43 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 49 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Download file:

49 Tahun 2023 ttg Tata Ca...uhan Daerah_0001.pdf

barang daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 49

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan mengenai tata cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda No. 10 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan RKBMD dan mewujudkan pencapaian kebutuhan riil Barang Milik Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah; b. penyusunan RKBMD; c. penelaahan RKBMD pada pengelola barang;dan d. RKBMD untuk kondisi darurat dan perubahan RKBMD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
12 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 48 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

APBD

Download file:

48 Tahun 2023.pdf

apbd - kartu Kredit

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 48

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, maka dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diterapkan pembayaran secara nontunai dengan menggunakan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah. bahwa bersdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
UUD 1945, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 79 Tahun 2022, Perda No. 10 Tahun 2016
Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman operasional tata cara pembayaran dan penggunaan KKPD untuk Pelaksaan APBD. Tujuan penggunaan KKPD yaitu untuk menyelesaikan tagihan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme UP pada SKPD meliputi tagihan barang dan jasa, belanja modal dan belanja perjalanan dinas. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi a. pengelola KKPD; b. UP KKPD; c. mekanisme pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD; d. mekanisme pelaksanaan pembayaran dengan KKPD e. biaya penggunaan KKPD; dan f. pembukuan atas belanja UP KKPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
39 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 47 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Kesehatan

Download file:

47 Tahun 2023 ttg Percepa...n Pelalawan_0001.pdf

47 Tahun 2023 Lampiran Perbup_0001.pdf

kesehatan - stunting

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 47

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan Stunting. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Desa Kabupaten Pelalawan masih terdapat kekurangan sehingga belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam percepatan pencapaian sasaran Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pelalawan dan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diganti
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU no. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 2 Tahun 2018, Perpres No. 83 Tahun 2017, Perpres No. 72 Tahun 2021, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 18 Tahun 2018, Permendagri No. 20 tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenDesPDTT No. 18 Tahun 2019, PMK No. 61/PMK.07/2019, Perda No. 10 Tahun 2016
Maksud Peraturan Bupati yaitu: a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program percepatan penurunan Stunting; b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan Stunting; dan c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan Peraturan Bupati yaitu: a. membuat target penurunan prevalensi Stunting di Daerah; b. terwujudnya konvergensi program di tingkat Daerah dalam percepatan penurunan Stunting; c. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat; dan d. meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku) kunci atau perilaku mendasar yang berpengaruh pada faktor risiko Stunting melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
26 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 44 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

44 Tahun 2023 ttg SOTK.pdf

struktur organisasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 43

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa dengan dibentuknya Perangkat Daerah sesual dengan Pasal 2 huruf d angka 20 dan huruf e angka 5 dan perubahan pada huruf d angka 4 dan huruf e angka 4, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan dan penyempurnaan dari tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tantang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, perlu diubah
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 104 Tahun 2016, PermenPAN No. 17 Tahun 2021, PermenPAN No. 25 Tahun 2021, Perda No. 10 tahun 2016
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 20): 1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, angka 10 dan angka 11 dihapus, dan ditambah dua (2) angka yakni angka 12 dan angka 13 2. Ketentuan huruf j Pasal 2 diubah, dan ditambah dua huruf, yakni huruf ff dan huruf gg 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 5. Ketentuan Pasal 31 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah 8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah 9. Ketentuan Pasal 41 diubah 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 117 diubah 11. Bagian Ketiga Bab XI diubah 12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 122 diubah 13. Ketentuan Pasal 123 diubah 14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 124 diubah 15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 125 diubah 16. Ketentuan Pasal 126 diubah 17. Ketentuan Pasal 127 diubah 18. Bagian Kelima Bab XI diubah 19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 128 diubah 20. Ketentuan Pasal 129 diubah 21. Ketentuan Pasal 130 diubah 22. Bagian Keenam bab XI dihapus 23. Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 dihapus 24. Bagian Ketujuh bab XI dihapus 25. Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136 dihapus 26. Bagian Kedelapan Bab XI diubah 27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 137 diubah dan ditambahkan satu (satu) ayat yakni ayat (3) 28. Ketentuan Pasal 138 diubah 29. Ketentuan Pasal 139 diubah 30. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA 31. Dalam BAB XIA ditambahkan 9 (sembilan) bagian, yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, Bagian Kelima, Bagian Keenam, Bagian Ketujuh, Bagian Kedelapan, dan Bagian Kesembilan, dan Di antara Pasal 140 dan Pasal 141 disisipkan 28 (dua puluh delapan) Pasal, yakni Pasal 140A, Pasal 140B, Pasal 140C, Pasal 140D, Pasal 140E, Pasal 140F, Pasal 140G, Pasal 140H, Pasal 140I, Pasal 140J, Pasal 140K, Pasal 140L, Pasal 140M, Pasal 140N, Pasal 1400, Pasal 140P, Pasal 140Q, Pasal 140R, Pasal 1408S, Pasal 140T, Pasal 140U, Pasal 140V, Pasal 140W, Pasal 140X, Pasal 140Y, Pasal 140Z, Pasal 140AA, dan Pasal 140AB 32. BAB XII diubah 33. Ketentuan ayat (1) Pasal 141 diubah 34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 142 diubah 35. Ayat (3) Pasal 143 dihapus 36. Ketentuan Pasal 144 diubah 37. Ketentuan Pasal 145 diubah 38. Bagian ketiga bab XII diubah 39. Di antara Pasal 146 dan Pasal 147 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni pasal 146A dan pasal 146B 40. Pasal 147, dan Pasal 148 dihapus. 41. Bagian Keempat bab XII dihapus. 42. Pasal 149 bab dihapus. 43. Bagian Kelima bab XII dihapus 44. Pasal 150 dihapus 45. Ketentuan Pasal 152 diubah 46. Ketentuan Pasal 153 diubah 47. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 154 diubah 48. Ketentuan Pasal 159 diubah 49. Pasal 160 dihapus 50. Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, dan Pasal 167 dihapus. 51. Bagian Kelima Bab XIII diubah 52. Ketentuan Pasal 168 diubah 53. Ketentuan Pasal 169 diubah 54. Ketentuan Pasal 170 diubah 55. Di antara BAB XIII dan BAB XIV, diselipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIIIA 56. Dalam BAB XIIIA ditambahkan 6 (enam) bagian, yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, Bagian Kelima, Bagian Keenam, dan Bagian Ketujuh, dan Diantara Pasal 175 dan Pasal 176 disisipkan 16 (enam belas) Pasal, yakni Pasal 175A, Pasal 175B, Pasal 175C, Pasal 175D, Pasal 175E, Pasal 175F, Pasal 175G Pasal 175H, Pasal 1751, Pasal 175J, Pasal 175K, Pasal 175L, Pasal 175M, Pasal 175N, Pasal 1750, dan Pasal 175P 57. Ketentuan ayat (1) Pasal 186 diubah, dan ayat (3) Pasal 186 dihapus 58. Bagian Ketiga Bab XV diubah 59. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 191 diubah 60. Ketentuan Pasal 192 diubah 61. Bagian Keempat Bab XV diubah 62. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 193 diubah 63. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 2 (dua) bagian yakni Bagian KeempatA dan Bagian KeempatB, dan diantara Pasal 193 dan Pasal 194 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 193A, Pasal 193B, Pasal 193C, Pasal 193D dan Pasal 193E 64. Ketentuan ayat (1) Pasal 246 diubah, dan ayat 3 sehingga Pasal 246 65. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 252 diubah 66. Bagian Keempat Bab XX diubah 67. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 253 diubah 68. Bagian Kelima Bab XX diubah 69. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 254 diubah, dan ditambah, ayat,(3) 70. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 255 diubah 71. Bagian Ketujuh Bab XX dihapus 72. Pasal 256 dihapus 73. Ketentuan Pasal 349 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
84 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 43 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Download file:

43 Tahun 2023 ttg Tata Ca...ilik Daerah_0001.pdf

barang daerah - pemusnahan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 43

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 224 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pemusnahan barang milik daerah
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda No. 10 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2019
Pemusnahan BMD merupakan mekanisme yang dilakukan dalam pengelolaan BMD apabila BMD sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dilakukan pemindahtanganan. Pemusnahan merupakan altematif terakhir yang dilakukan dalam rangka penghapusan dari pencatatan administrasi dan fisik, sehingga tidak terus tercatat dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Pemusnahan dilakukan dengan cara: a. dibakar; b. dihancurkan; c. ditimbun; dan d. ditenggelamkan. Objek pemusnahan yaitu seluruh BMD baik berupa Aset Tetap dan Aset Lancar yang semuanya tercatat dalam laporan penatausahaan BMD. Pemusnahan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2023.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup Kepada Desa Di Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Lingkungan Hidup Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Download file:

42 Tahun 2023 ttg Perubah...no 76 Tahun 2022.pdf

lingkungan hidup - insentif

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 42

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup Kepada Desa Di Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa untuk menyesuaikan besaran anggaran dan Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus_ Insentif Kinerja Lingkungan Hidup kepada Desa di Kabupaten Pelalawan, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup kepada Desa di Kabupaten Pelalawan perlu diubah
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 46 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PMK No. 216/PMK.07/2021, Perbup No. 19 Tahun 2019, Perbup No. 76 Tahun 2022
Dalam pelaksanaan penganggaran BKK IKLH Kepala Daerah membentuk Pokja BKK IKLH. Pokja BKK IKLH terdiri dari; a. Badan Perencaaan Pembangunan Daerah; b. Dinas Lingkungan Hidup Daerah; c. DPMD; d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; f. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura; g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan h. Kecamatan. Pokja BKK IKLH memiliki tugas dan fungsi, antara lain; a. melakukan koordinasi dan kosultasi dengan lintas Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pemberian insentif kinerja desa; b. menyusun kriteria dan indikator penilaian kinerja lingkungan hidup dan kehutanan desa untuk pemberian insentif; c. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait kriteria dan indikator; dan d. melakukan pembinaan kepada desa terhadap pelaksanaan kegiatan insentif kinerja lingkungan hidup dan kehutanan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

41 Tahun 2023 ttg Tata CA...i Dana Desa_0001.pdf

dana desa - desa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 41

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun 2024
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, Uu No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 46 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perbup No. 19 Tahun 2019
Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengalokasian ADD. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. pengalokasian; b. penggunaan; c. mekanisme penyaluran; d. sanksi; dan e. pelaporan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
42 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 40 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

40 Tahun 2023 ttg Pedoman...PBD TA 2024_0001.pdf

dana desa - desa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 40

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu§ adanya Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pelalawan yang diatur dengan Peraturan Bupati
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 46 tahun 2017, Permendagri No. 80 tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perbup. No. 19 Tahun 2019
Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa; b. prinsip penyusunan APB Desa; c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan e. hal khusus lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
22 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

39 Tahun 2023 ttg Perubah...a Jamsostek_0001.pdf

tenaga kerja - jaminan sosial

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 39

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 ayat (5) huruf (e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pelalawan, perlu dilakukan perubahan
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015, Permendagri No. 80 tahun 2015, Permenaker No. 10 tahun 2016, Permenaker No. 5 tahun 2021, PMK No. 91 Tahun 2023, Perda No. 10 tahun 2016,
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pelalawan, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 30 dan angka 31 2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 5 diubah 3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A 4. Ketentuan Pasal 29 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 38 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

38 Tahun 2023 ttg Standar...ngan Pemdes_0001.pdf

standar harga

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 38

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Desa di antaranya mengenai standar harga belanja pegawai, belanja jasa honorarium, dan belanja upah yang dilaksanakan setiap tahun anggaran, sehingga perlu di atur Standar Satuan harga Tertinggi Barang/Jasa
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda No. 10 tahun 2016, Perbup No. 13 Tahun 2023
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. penetapan standar satuan harga; dan b. fungsi, kriteria dan pelaksanaan standar satuan harga. Standar Satuan Harga disusun dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Standar Satuan Harga yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan e-katalog atau daftar harga (price list) dan/atau. harga khusus pemerintah/ Government Sales Operational (GSO), diantaranya sebagai berikut : a. harga buku pendidikan sekolah dan/atau buku perpustakan oleh penerbit; b. harga satuan kendaraan bermotor dan alat berat/mesin oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM); dan c. obat generik mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan dan obat paten berpedoman kepada daftar harga (price list) yang dikeluarkan oleh produsen/agen.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT