PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 33 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Bidang Perhubungan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta energi
sumber daya mineral, perlu dilakukan penyesuaian
peraturan perundang-undangan di sektor perhubungan dan
energi dan sumber daya mineral; bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah
beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Peraturan
Gubernur Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Bidang Perhubungan Serta Energi
Dan Sumber Daya Mineral;
Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2025.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 dicabut.
3 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025
Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 71001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 perlu diganti dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PEGRUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 30 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 20 Th. 2023; PP No. 10 Th. 1983 stdd PP No. 45 Th. 1990; PP No. 11 Th. 2017 stdd PP No. 17 Th. 2020; PP No. 49 Th. 2018; PP No. 94 Th. 2021
PERGUB ini mengatur mengenai pelaporan Perkawinan; izin beristri lebih dari seorang; izin atau keterangan perceraian; Tim Pertimbangan; hak atas Penghasilan; dan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004
35 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83
Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa guna mewujudkan kepastian hukum dan
keselarasan peraturan perundang-undangan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83
Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mengubah Pasal 3 ayat (2) yang mengatur tentang pembayaran dan bukti pembayaran BBNKB; Pasal 8 ayat (2) yang mengatur tentang penetapan BBNKB; Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang Subjek Pajak;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2025.
Mwngubah: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Jumlah Halaman: 7 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2025
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah - Standar / Pedoman
2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 52001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 stdd Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 std terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2019 perlu diganti dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 12 Th. 2019; Perpres No. 33 Th. 2020 stdd Perpres No. 53 Th. 2023; Permendagri No. 59 Th. 2019; Perda No. 7 Th. 2022; Pergub No. 142 Th. 2013 stdd Pergub No. 161 Th. 2014
PERGUB ini mengatur mengenai kegiatan perjalanan dinas; permohonan perjalanan dinas; persetujuan perjalanan dinas; hak dan kewajiban; pembiayaan; komponen biaya perjalanan dinas; pertanggungjawaban; tim pertimbangan perjalanan dinas; serta prosedur pembatalan perjalanan dinas; pembayaran perjalanan dinas
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pergub No. 107 Th. 2013; Pergub No. 129 Th. 2016; dan Pergub No. 123 Th. 2019
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembiayaan pelaksanaan tugas belajar baik pendidikan gelar maupun pendidikan nongelar yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri
46 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 17 Tahun 2012 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan
efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah
daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
30 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa
Tengah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1984; Peraturan Daerah Provinsi Tengah Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Papan Nama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2025.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2012, beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 dicabut.
161 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2025
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara / Daerah
Status Peraturan
Mengubah
PERGUB Prov. Nusa Tenggara Barat No. 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB Perubahan Keempat
Mengubah Peraturan Gubernur NTB Nomor 7 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah
2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, BD Provinsi NTB Tahun 2025 (1): 6 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa ketentuan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud sehubungan dengan penetapan besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pada Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UU Nomor 17 Tahun 2003;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;
UU Nomor 20 Tahun 2022;
PP Nomor 12 Tahun 2017;
PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023;
PP Nomor 12 Tahun 2018;
PP Nomor 12 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007;
Permendagri Nomor 62 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2017.
Mengubah beberapa pasal:
1. Pasal 9 tentang Tunjangan Perumahan;
2. Pasal 10 tentang Tunjangan Transportasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
6 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
11 Tahun 2024;
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025
direncanakan sebesar Rp5.025.509.838.565,00, yang bersumber dari: PAD; Pendapatan Transfer; dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 71 hlm. Lampiran: 1346 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia
di bidang kesehatan, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan, perlu mengatur kebijakan penanggulangan penyakit secara
terprogram, terencana, dan berkesinambungan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kelompok dan Jenis Penyakit; Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular; Tatanan Deteksi Dini; Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Kemitraan, Kolaborasi, dan Tim Koordinasi; Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 52 hlm. Lampiran: 27 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2024
PERGUB No. 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy the Service
PERGUB No. 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 89 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek
Angkutan Perkotaan
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan layanan transportasi umum kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan baik, profesional, efektif, dan efisien; bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan
sistem angkutan perkotaan di masyarakat perlu pengaturan yang komprehensif terkait penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja; bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan
Sistem Buy The Service sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu
diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan; Perencanaan Subsidi; Pengoperasian; Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan; Tarif Layanan; Standar Pelayanan Minimal; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja
Dengan Sistem Buy The Service, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek
Angkutan Perkotaan, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja
Dengan Sistem Buy The Service
Jumlah Halaman: 19 hlm. Lampiran 13 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERGUB No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
PERGUB No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
PERGUB No. 121 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai; bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan
penyesuaian ketentuan mengenai pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
112 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1 yang mengatur tentang ketentuan umum; Mengubah ketentuan Pasal 15 yang mengatur tentang evaluasi kinerja pegawai; Mengubah ketentuan Pasal 27 yang mengatur tentang pengurangan TPP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2024.
Mengubah: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai;
Jumlah Halaman: 8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
