Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Organisasi Pendukung, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 dicabut.
33 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah
Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Unit Organisasi Pendukung, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
15 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembinaan
dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan, memiliki kekhasan sesuai dengan nilai-nilai Daerah Istimewa
Yogyakarta, dikelola dan dikembangkan dalam rangka
mewujudkan sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan di Daerah
Istimewa Yogyakarta belum dapat memberikan
pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan
pendapatan asli Kalurahan dan kesejahteraan
masyarakat Kalurahan karena terdapat permasalahan
baik dari aspek internal dan eksternal kelembagaan,
sehingga perlu dilakukan pembinaan dan
pengembangan oleh Pemerintah Daerah; bahwa diperlukan pengaturan dalam rangka
memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan
Badan Usaha Milik Kalurahan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang; Tim Pelaksana; Pembinaan; Pengembangan; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2025.
Jumlah Halaman: 24 hlm. Lampiran: 35 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembentukan Rumah Sakit
Mata Daerah Soepardjo Rustam Provinsi
Jawa Tengah, perlu penataan kembali Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan; bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, penghapusan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 , perubahan Lampiran I, perubahan Lampiran II dan perubahan Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 diubah.
11 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemanfaatan Ruang
Sempadan Pantai
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (5)
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2043, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruang
Sempadan Pantai;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
10 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Arah Pemanfaatan Ruang; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025.
Jumlah Halaman: 26 hlm. Lampiran: 12 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024
tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5
Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Dasar Penetapan NPA, Pembagian Wilayah Kelompok NPA, Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah, Volume Pengambilan Air Tanah dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 dicabut.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi
Daerah Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2024 – 2027
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari
penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberikan
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi
manusianya oleh negara; bahwa masih diperlukan perbaikan dan pengembangan
dalam aspek fasilitas dan layanan di Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif
bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat mendukung
hidup secara mandiri, setara, nondiskriminatif, dan
produktif; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan, dan
Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi
Daerah Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas; Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas; Partisipasi Penyandang Disabilitas; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2025.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 439 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2025
Pergub Prov. DKI Jakarta No. 162 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 Tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis Dalam Proses Perizinan Dan Non Perizinan
Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 62124)
Penanaman Modal dan Investasi - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar / Pedoman
2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 7, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 22003
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penataan perizinan berbasis risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 5 Th. 2021; PP No. 6 Th. 2021; Perda No. 12 Th. 2013
PERGUB ini mengatur mengenai penyelenggaraan pelaksanaan penanaman modal; jenis dan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; inovasi pelayanan perizinan; tata cara pengawasan perizinan dan nonperizinan; tata hubungan kerja; pelaporan; sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS; sarana dan prasarana; serta pembiayaan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017; dan Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018
525 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 72)
Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan Prasarana dan Sarana Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 72)
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 6, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 14001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, dan pembakuan prasarana dan sarana kearsipan, serta sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai implementasi dari tanggung jawab gubernur sesuai kewenangannya, dan pelaksanaan tugas lembaga kearsipan daerah tingkat provinsi, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan arsip dinamis, arsip statis, dan pembakuan prasarana dan sarana kearsipan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 28 Th. 2012
PERGUB ini mengatur mengenai penciptaan arsip; pembinaan dan pengawasan; serta pendanaan pengelolaan arsip
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2014; dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai mekanisme layanan dalam penggunaan Arsip dan/atau informasi publik; peraturan mengenai program Arsip Vital;
64 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Mekanisme
Pemberian Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi,
Lembaga Pemerintah, Serta Badan Usaha Yang Berprestasi
Atau Berjasa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme
Pemberian Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi,
Lembaga Pemerintah, Serta Badan Usaha Yang Berprestasi
Atau Berjasa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 ebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2022;
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2025.
Jumlah Halaman: 11 hlm. Lampiran: 2 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
