Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Bantuan Uang Duka bagi Warga Tidak Mampu
ABSTRAK:
bahwa dengan beralihnya penganggaran bantuan yang
semula di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial
beralih ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Keuangan Daerah; bahwa dalam rangka membantu meringankan beban
warga tidak mampu Kota Tegal yang berduka cita
karena anggota keluarganya meninggal dunia, dan
pelaksanaan pemberian bantuan uang duka berjalan
dengan tertib, lancar, tepat sasaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Bantuan
Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2020;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3 huruf c, perubahan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan ayat (1) Pasal 6, penyisipan Pasal 6A, perubahan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), perubahan ayat (1) Pasal 8, penghapusan Pasal 9 dan Pasal 10, penyisipan Pasal 9A, perubahan Lampiran II dan Lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 45 Tahun 2020 diubah.
13 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada
masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa Pajak Reklame merupakan jenis Pajak yang
dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak
Reklame, perlu mengatur tata cara pemungutan secara
komprehensif dalam Peraturan Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pajak dan Objek Pajak, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Penetapan, Pembayaran, Penagihan Pajak, Keberatan Pajak, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak, Kemudahan Perpajakan Daerah, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan, Pengembalian Kelebihan Bayar, Pembinaan dan Pengawasan, Insentif Pemungutan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 dicabut.
18 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat melalui penyediaan air minum oleh
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota
Semarang perlu adanya penyesuaian terhadap tarif air
minum; bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap
tarif air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun
2019 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tarif Air Minum pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota
Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelompokan Pelanggan, Tarif Air Minum, Tagihan RAM, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2019 dicabut.
11 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 31
ayat (4), dan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Satuan Pendidikan Nonformal; Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependudukan Pada Satuan Pendidikan; Muatan Lokal Wajib dan Muatan Lokal Pilihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025.
Jumlah Halaman: 13 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2025
PERUBAHAN ATAS - PERATURAN - WALI KOTA BEKASI - NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja
dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; terdapat penyesuaian atas situasi dan kondisi
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada pergeseran
anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk
dilakukan, sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu untuk diubah; perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 235 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024;
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.798.726.328.180,00 (enam triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp364.860.615.672,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp7.163.586.943.852,00 (tujuh triliun seratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025
33 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa guna mewujudkan pelaksanaan
penyebarluasan informasi yang baik dan terarah
perlu dibuat pengaturan kriteria media massa yang
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui
penyebarluasan informasi; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi
dan Informatika; perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Perda Kota Bekasi No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2005; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016;
Dalam Perwali ini diatur tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; mekanisme penyebarluasan informasi; evaluasi dan pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025.
Peraturan Wali Kota Nomor
32 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2019 Nomor 32), dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 30
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2023 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2025
Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERWALI Kota Tegal No. 1.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien
ABSTRAK:
bahwa dengan beralihnya penganggaran bantuan yang
semula pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Sosial Kota Tegal beralih ke Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Tegal; bahwa guna melindungi warga dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
khususnya bagi pasien dari keluarga tidak mampu yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan
risiko sosial yang lebih besar, perlu memberikan bantuan
berupa uang kepada penunggu pasien; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan
Sosial Bagi Penunggu Pasien tidak sesuai dengan
peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan
daerah sehingga perlu diubah untuk kedua kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (1) Pasal 6, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 diubah.
6 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga
ABSTRAK:
bahwa pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan non
kesehatan didasarkan atas tarif layanan non kesehatan
sebagai imbalan yang diperoleh dari jasa layanan non
kesehatan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat; bahwa sebagai dasar pengenaan imbalan atas jasa layanan
non kesehatan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditetapkan Tarif
Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Salatiga tentang Tarif Layanan Non Kesehatan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Tarif, Jenis Layanan Non Kesehatan, Prinsip, Dasar Penetapan, Struktur dan Besaran Tarif Layanan Non Kesehatan, Tata Cara Pmungutan Tarif Layanan Non Kesehatan, Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Non Kesehatan, Tata Cara Penagihan Tunggakan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
7 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan Wali Kota mengenai pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.
13 Tahun 2022 ; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 104 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2021; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/KPTS/M/2023; Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK /KPTS/Mn/2024, No. 3015/KPTS/M/2024, No. 600.10-4849 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2024;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:
a. pembebasan retribusi PBG bagi MBR; dan
b. kriteria MBR.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025.
11 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Semarang Lama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi kawasan Kota Semarang
Lama yang merupakan cagar budaya serta memberikan
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah diperlukan pengelolaan kawasan Kota Semarang
Lama yang selaras serasi dan seimbang; bahwa agar kegiatan pengelolaan dengan cara
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan
Kota Semarang Lama dapat berjalan sesuai yang
diharapkan perlu adanya Badan Pengelola; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97
ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya perlu membentuk Badan Pengelola untuk
mengelola kawasan Cagar Budaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota
Semarang Lama;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2025.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 dicabut.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
