Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025

Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah: a. pembebasan retribusi PBG bagi MBR; dan b. kriteria MBR.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

T.E.U.

Indonesia, Kota Bandung

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Bandung

Tanggal Penetapan

14 Januari 2025

Tanggal Pengundangan

14 Januari 2025

Tanggal Berlaku

14 Januari 2025

Sumber

BD 2025 (3) : 11 hlm

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bandung

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 197 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi - Persetujuan Bangunan Gedung - Pembebasan
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BD 2025 (3) : 11 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan Wali Kota mengenai pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 ; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 104 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2021; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/KPTS/M/2023; Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK /KPTS/Mn/2024, No. 3015/KPTS/M/2024, No. 600.10-4849 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2024; Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah: a. pembebasan retribusi PBG bagi MBR; dan b. kriteria MBR.
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025. 11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025

Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT