PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi laporan
keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama
adanya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah, pertimbangan kondisi
pengelolaan keuangan daerah Perangkat Daerah serta
ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
85/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor
17 Properti Investasi, maka Peraturan Gubernur
dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu
adanya perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Lampiran X dan Lampiran XI.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 diubah.
53 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman
Pemberian Beasiswa Pendidikan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan,
teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan;
bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
menjamin tersedianya pendidikan berkualitas bagi
semua lapisan masyarakat dengan memberikan
bantuan pembiayaan pendidikan berupa beasiswa;
bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pemberian Beasiswa sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa belum mengakomodir keseluruhan jenis
beasiswa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 Jo. Nomor 19 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Beasiswa Pendidikan; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.
Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa dan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa
Jumlah Halaman: 48 HLM
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai
upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang
berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam sustainable
development goals melalui pembangunan sanitasi, perlu
dilakukan percepatan pembangunan sanitasi secara
menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu berdasarkan
dokumen roadmap sanitasi di Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi, Pemerintah Daerah
menyusun Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang
mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional dan
berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi
Tahun 2025-2029;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi, Koordinasi dan Kerja Sama, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.
423 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2025
Pajak dan Retribusi Daerah - Perumahan, Permukiman
2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 5, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 63002
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan Dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi pelayanan perumahan telah diperbaharui sehingga Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 perlu dicabut dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Perda No. 1 Th. 2024
PERGUB ini mengatur mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019
2 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja
dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan,
guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas
kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib
menetapkan indikator kinerja utama untuk
Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah
Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah Tahun 2024- 2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2023;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pemilihan dan Pengembangan Penetapan IKU, Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.
16 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 72002
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum Dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut berakhirnya perjanjian kerja sama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta dan Perseroan Terbatas PAM Lyonnaise Jaya, Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 perlu dicabut dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 30 Th. 2014; stdd UU No. 6 Th. 2023
PERGUB ini mengatur mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015
3 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk
Hukum Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka menyelaraskan peraturan
perundang-undangan sebagai satu kesatuan sistem
hukum nasional dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat baik di tingkat Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan
Produk Hukum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk
Hukum Kabupaten/Kota, terdapat beberapa materi
yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
saat ini sehingga perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 18 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1 tentang Ketentuan Umum; Mengubah ketentuan Pasal 5 yang mengatur tentang permohonan konsultasi rancangan Propemperda; Menyisipkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 6 dan Pasal 7 yakni Pasal 7A yang mengatur tentang rancangan Perda; Mengubah ketentuan Pasal 11 yang mengatur tentang perencanaan penyusunan Peraturan Bupati?Wali Kota; Mengubah ketentuan Pasal 12 yang mengatur tentang perencanaan penyusunan peraturan DPRD; Mengubah ketentuan Pasal 15 yang mengatur tentang penyampaian permohonan Fasilitasi rancangan Perda; Mengubah ketentuan ayat (3) Pasal 16 yang mengatur tentang penyampaian permohonan Fasilitasi rancangan peraturan bupati/wali kota; Mengubah ketentuan Pasal 18 yang mengatur tentang evaluasi rancangan Perda
dan/atau rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota; Mengubah ketentuan Pasal 19 yang mengatur tentang pelaksana evaluasi; Mengubah ketentuan Pasal 21 yang mengatur tentang persetujuan rancangan Perda; Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 22 yang mengatur tentang penyampaian permohonan persetujuan; Mengubah ketentuan Pasal 36 yang mengatur tentang pembatalan muatan/materi pada peraturan bupati/wali kota; Mengubah ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025.
Mengubah: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum
dan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
Jumlah Halaman: 17 hlm. Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi
kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas
jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat
seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan
instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan
tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi
pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian berwenang dalam menetapkan
peraturan tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penetapan Kelas Jabatan, Perubahan Kelas Jabatan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 21 tahun 2022 dicabut.
180 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 3, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 73001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan Sebagai Lahan Cadangan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diatur salah satu Zona Ambang yakni Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan yang diarahkan untuk pemukiman dan fasilitas, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap rencana pengembangan ruang dan arahan pemanfaatan ruang di kawasan Rorotan, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 perlu dicabut dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 TH. 2007; UU No. 23 Th. 2014 stdd UU No. 6 Th. 2023; PP No. 21 Th. 2021; Pergub No. 31 Th. 2022
PERGUB ini mengatur mengenai mencabutan dan pernyataan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021
2 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana
Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa setiap perempuan dan anak berhak
memperoleh perlindungan dari segala bentuk
kekerasan; bahwa diperlukan komitmen dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi terkait
dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan
anak korban kekerasan melalui upaya pencegahan,
penanganan, dan pemberdayaan terhadap perempuan
dan anak korban kekerasan; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum bagi perempuan dan anak korban
kekerasan, Pemerintah Daerah perlu mengatur
rencana aksi tentang perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2025.
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 18 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
