PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang
Tugas Belajar, Izin Belajar dan lkatan Dinas sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012
tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Daerah (Perda) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan
mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Kabupaten Manggarai Barat memiliki komitmen
dalam mewujudkan hak mengem bangkan diri dan
mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kebijakan
pemberian tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar
bagi setiap aparatur sipil negara dan masyarakat;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6
Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan
Ikatan Dinas sudah tidak lagi sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan aturan yang lebih tinggi
maka perlu dicabut dan menetapkan peraturan daerah
yang baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin
Belajar Dan Bantuan Belajar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan; Bab 3. Persyaratan dan Jangka Waktu; Bab 4. Seleksi, Verifikas dan Penetapan; Bab 5. Kedudukan, Hak dan Kewajiban; Bab 6. Pembatalan dan Pemberhentian; Bab 7. Perjanjian Tugas Belajar dan Bantuan Belajar; Bab 8. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 9. Pendanaan; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang
Tugas Belajar, Izin Belajar dan lkatan Dinas sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012
tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku
23 halaman; 4 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2024
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki
tanggung jawab utama dalam mewujudkan rasa aman
bagi masyarakat yang juga merupakan bagian dari hak
asasi manusia sebagaimana amanat Pancasila dan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa untuk mewujudkan Ketertiban umum,
ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat
sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kebutuhan di
Kabupaten Manggarai Barat maka perlu ditetapkan di
dalam peraturan daerah;
c. bahwa sebagai dasar hukum dalam mendorong semua
program dan kegiatan serta peran seluruh pemangku
kepentingan untuk melaksanakan upaya ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten
Manggarai Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban
Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan
Masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Bab 3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; Bab 4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan
Ternak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak; dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 halaman; 9 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
melaksanakan pengelolaan air limbah domestik untuk
mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengatasi
pemasalahan pencemaran air di Kabupaten Manggarai
Barat maka perlu untuk melaksanakan pengelolaan air
limbah domestik;
c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam rangka
pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik secara
terencana, terpadu dan berkelanjutan maka perlu
ditetapkan di dalam peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah
Domestik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Bab 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Bab 4. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; Bab 5. Kerja Sama dan Kemitraan; Bab 6. Pendanaan; Bab 7. Perizinan; Bab 8. Retribusi dan Jasa Pelayanan; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 10. Insentif dan Disinsentif; Bab 11. Larangan; Bab 12. Ketentuan Penyidikan; Bab 13. Ketentuan Pidana; Bab 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
20 halaman; 5 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 56 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 56
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prosedur Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas perencanaan
anggaran dengan kebutuhan barang yang dibutuhkan
perangkat daerah dalam menunjang tugas pokok dan
fungsi Perangkat daerah perlu adanya upaya integrasi
rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan
perencanaan anggaran;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Standar
barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai
acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah
dalam perencanaan kebutuhan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Prosedur Penyusunan Standar Kebutuhan
"Harang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Manggarai Barat.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang
Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaima telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11
Tahun 201 7 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 01
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2023
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;
12. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 27 Tahun 2024
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Bab 3. Standar Kebutuhan Barang; Bab 4. Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; Bab 5. Ketentuan Peralihan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024.
7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 51 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; Bab 3. Monitoring dan Evaluasi; Bab 4. Pembiayaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2024.
10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 48 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 48
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD - AMPL) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan
kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi
untuk meningkatkan derajat kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih
perlu percepatan penyediaannya untuk mencapai
target Sustainable Development Goals (SDGs) dan
universal acces tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Manggarai
Barat tahun 2021-2024.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun wW
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
tentang Air Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Rumah Tangga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014
tentang Hak Guna Air;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; \W
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT /M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Permukiman;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
12/PRT/M/2020 tentang Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabu paten Manggarai Barat
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun
2021-2041;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabu paten Manggarai
Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-
2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Sampah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik.
28. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 33 Tahun
2021 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Peran, Fungsi dan Kedudukan Rencana Aksi Daerag Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026; Bab 3. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air minum dan Penyehatran Lingkungan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026; Bab 4. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Air minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
12 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah, kelas jabatan, dan indeks basic tambahan
penghasilan pegawai, dipandang perlu mengubah Peraturan
Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Manggarai Barat.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang
Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4 700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 70 Tahun 2019
tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2024.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, diubah
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 45
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4),
Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (2),
Pasal 37 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (3),
Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 73
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pengelenggaraan Reklame, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Baral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelenggaraan
Reklame.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan Penyelenggaraan Reklame; Bab 3. Izin Penyelenggaraan Reklame; Bab 4. Tata Cara Pengendalian, Pengawasan; Bab 5. Sanksi Administratif; Bab 6. Ketentuan Peralihan; Bab 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2024.
18 halaman; 51 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 43 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan
Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling
yang mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai satuan
pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Pembentukan
Satuan Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling
Kabupaten Manggarai Barat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 42 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya Pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari Kabupaten Manggarai Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan
Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang
mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai satuan
pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Pembentukan
Satuan Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya pada
Perusahaan Umum Daerah Bidadari Kabupaten Manggarai Barat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat