Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 48 Tahun 2024

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD - AMPL) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Peran, Fungsi dan Kedudukan Rencana Aksi Daerag Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026; Bab 3. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air minum dan Penyehatran Lingkungan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026; Bab 4. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Air minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026; Bab 5. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD - AMPL) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat
Nomor
48
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2024
Tempat Penetapan
Labuan Bajo
Tanggal Penetapan
18 September 2024
Tanggal Pengundangan
18 September 2024
Tanggal Berlaku
18 September 2024
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 48
Subjek
OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
Bidang
Halaman ini telah diakses 43 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan