Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2022 No. 2, TLD. 106
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 110 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, keanggotaan BPD, Pemberhentian Anggota BPD, pengisian anggota BPD antarwaktu, kelembagaan BPK yang meliputi pimpinan dan bidang. Selain itu juga mengatur fungsi dan tugas BPD, hak, kewajiban, wewenang dan larangan Anggota BPD, musyawarah, peraturan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2022 No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Permenkumham No. 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 63 Tahun 2016; permenkumham No. 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, ruang lingkup, hak dan kewajiban, penyelenggaraan bantuan hukum, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, pengawasan, larangan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 89
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 283 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Peraturan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republikasi Indonesia Nomor:910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada pemerintahan kabupaten Belitung Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 56 Tahun 2021; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022; Perbup Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan perubahan atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang mengatur terkait pelaksanaan transaksi yang diwajibkan menggunakan sistem transaksi non tunai serta Pasal 6 yang mengatur terkait jenis pembayaran belanja yang dikecualikan dari sistem transaksi non tunai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 87, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 88
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi layanan terhadap kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik.
UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 30 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permendagri Nomor 2 Tahun 2014; Permenhumham Nomor 8 Tahun 2019; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan mengatur tata cara dan standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan pengelolaan JDIH ditanggung dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 86
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyaratan harus dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib anggaran.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Dessa, Staf Desa, Anggota BPD, dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peraturan Bupati terdiri dari 30 pasal dan 9 lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 84
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 43, maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 47 Tahun 2021; Perpres Nomor 77 Tahun 2015; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor 3 Tahun 2020; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan ini menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit organisasi bersifat khusus RSUD Muhammad Zein pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. Peraturan ini terdiri dari 24 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 83
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Belitung Timur diperlukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah.
UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 yang terakhir diubang dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Perbup Nomor 36 Tahun 2019 yang terakhir diubah dengan Perbup Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan penghapusan Pasal 1 angka 22 dan menambahkan/mensisipkan angka 22.A diantara Pasal 1 angka 21 dan angka 23 yang berkaitan dengan definisi Kepala Seksi (Kasi); mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) dan menghapus ayat (3) sampai dengan ayat (8); menambahkan Pasal 10A yang berkaitan dengan pemberian honorarium untuk PKPD dan PPKD; mengubah Pasal 48 ayat (2) yang berkaitan perubahan penjabaran APB Desa; mengubah ketentuan Lampiran E.1; menghapus Lampiran E.2; menghapus Lampiran R.1; mengubah Lampiran R.2; mengubah Lampiran R.3; mengubah Lampiran R.4; mengubah Lampiran R.7; mengubah Lampiran R.8. Peraturan ini memiliki lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 82
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka pengaturan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang Jasa Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan desa, perlu diubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019; Perbup Belitung Timur Nomot 52 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini menetapkan perubahan ketentuan ayat (7) dan penambahan tiga ayat pada Pasal 12 yang mengatur susunan TPK, tugas, serta pemberian hak honorarium; dan ketentuan ayat (2) huruf b pada Pasal 21 yang mengatur pembelian langsung untuk paket pengadaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 80
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, setiap penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan pelayanan publik, dan harus tersedia informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung, dan/atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami oleh penerima layanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Tahun 2020-2024 Implementasi Road Map Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 di kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah. Pelaporan dari masyarakat dan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya tindak pidana korupsi diperlukan penanganan, tindakan yang tepat, cepat, terukur dan bertanggung jawab melalui sistem pelaporan terintegrasi (Whistle Blowing System).
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 61 Tahun 2020; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Permenpanrb Nomor 46 Tahun 2020; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018; dan Perda Kab. Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022.
Peraturan bupati ini mengatur pedoman bagi para pihak dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing. Ruang lingkup pengelolaan pengaduan pelayanan publik meliputi pengelola pengaduan pelayanan publik, mekanisme pengelolaa pengaduan, dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemanfaatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 79
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Pendidikan di sekolah bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggungjawab. Pada saat ini penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian serius pihak yang berkepentingan karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba pada peserta didik di Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timut, perlu mengintegrasikan Pendidikan Anti Narkoba pada kurikulum pendidikan dasar.
UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 35 Tahun 2009 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 17 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010; PP Nomor 57 Tahun 2021; Permendagri Nomor 12 Tahun 2019; Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016; Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016; Perda Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2018; dan Perda Kab. Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini bertujuan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba; pencegahan peredaran narkoba; menanamkan nilai dan sikap hidup anti narkoba; menumbuhkan kebiasaan perilaku anti narkoba; dan mengembangkan kreatifitas dalam membudayakan perilaku anti narkoba di satuan pendidikan dasar. Peraturan ini terdiri dari 9 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
