Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BD Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3; https://jdih.pasuruankota.go.id/
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan meningkatkan
kinerja aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana, perlu membentuk unit pelaksana teknis
daerah perlindungan perempuan dan anak;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini diundangkan;
c. bahwa dalam rangka pembentukan unit pelaksana
teknis daerah perlindungan perempuan dan anak maka
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2022
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana, perlu dilakukan penyesuaian;
peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 13
Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana. antara lain ketentuan umum; susunan organisasi; tupoksi Bidang Pemberdayaan
Perempuan; UPT;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2025.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 13
Tahun 2022
Jumlah 7 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas kelas jabatan serta
dengan adanya penyesuaian beberapa kelas Jabatan
Fungsional dari Instansi Pembina dan proses penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, perlu
melakukan penyesuaian dan/atau penetapan kelas
jabatan atas beberapa jabatan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah serta sebagai tindak lanjut surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tanggal 8 Januari 2024 Nomor
B/22/M.SM.02.00/2024 Perihal Penetapan Hasil Evaluasi
Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah, perlu
menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Evaluasi Jabatan, Kelas Jabatan, Penetapan Kelas Jabatan ASN, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2025.
94 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan
penurunan stunting; bahwa dampak buruk yang ditimbulkan kondisi bawah lima
tahun pendek dan sangat pendek stunting mengakibatkan
penurunan kualitas sumber daya manusia, produktivitas,
dan daya saing daerah sehingga perlu dilaksanakan upaya
penanggulangan secara sistematis, sinergis, terpadu dan
berkelanjutan dengan melibatkan Pemerintah Daerah,
swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan; bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bawah Lima
Tahun Pendek dan Sangat Pendek (Stunting), sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan
Stunting;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting, Koordinasi Penyelenggaraan Penanganan Stunting, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2018 dicabut.
84 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan pada perangkat
daerah, agar pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat berjalan baik sesuai
fokus dan sasaran pengawasan Wali Kota terhadap
perangkat daerah, maka Wali Kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, Wali Kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2025;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
a. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2025 yaitu akselerasi
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
9 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Pembebasan BPHTB bagi MBR perlu diberikan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung percepatan program pembangunan rumah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PerMen PU & Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2021; KepMen PU & Perumahan Rakyat No. 22/KPTS/M/2023; KepMen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri PU & Menteri Dalam Negeri No. 03.HK/KPTS/Mn/2024, No. 3015/KPTS/M/2024, No. 600.10-4849 Tahun 2024; dan Perda Kota Tarakan No. 3 Tahun 2023.
Perwali ini mengatur tentang pembebasan BPHTB bagi MBR, yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, pembebasan BPHTB bagi MBR, dan kriteria MBR.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2025.
6 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
sesuai dengan ketentuan Pasal 190 sampai dengan
Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka tertib administrasi
mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan melalui
pemerataan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan pemerataan
kemampuan Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan
disiplin ilmu yang dimiliki di setiap Perangkat Daerah perlu
petunjuk teknis mutasi pegawai negeri sipil; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Thaun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019;
Dalam
Peraturan Walikota ini diatur tentang
petunjuk pelaksanaan mutasi PNS di Lingkungan Pemkot Bekasi dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang mutasi PNS; Mutasi PNS di Pemerintah Daerah Kota dan Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota; Mutasi PNS ke luar Pemerintah Daerah Kota; dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025.
12 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2025
Kepegawaian, Aparatur NegaraPengadaan Barang / Jasa
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Bandung No. 47 Tahun 2019 tentang KODE ETIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK BAGI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2023; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 104 Tahun 2024; PP No. 42 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah No. 10 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2021;
Dalam Perwali ini diatur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hal yang diatur:
1. Nilai dasar dan tujuan
2. Prinsip dan etika pengadaan
3. Komite Etik
4. Penanganan pelanggaran etik
5. Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan
6. Penerapan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025.
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Bagi Kelompok
Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandung
13 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yangkompleks dan harus segera diatasi melalui penanganandan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruhguna memenuhi hak-hak dasar manusia secara layakuntuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota
Tegal diperlukan langkah-langkah kebijakan dengan
menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan,
program dan kegiatan untuk menurunkan angka
kemiskinan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata
Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu
menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2025.
348 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan di Kota
Pekalongan, perlu didukung sistem pendayagunaan
bersama peraturan perundang-undangan dan
bahan dokumentasi informasi hukum yang
lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di
berbagai Perangkat Daerah serta mebangun kerja
sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan
informasi hukum yang terpadu; bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan
masyarakat atas layanan hukum sesuai
perkembangan teknologi, perlu menyelenggarakan
pelayanan hukum yang terintegrasi berbasis
elektronik dalam satu web sistem; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional serta untuk
melaksanakan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa
Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum
Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah,
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun
2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Pemerintah Kota Pekalongan perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf
c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum
Berbasis Elektronik Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum dan Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan JDIH, Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2019 dicabut.
11 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota
Yogyakarta Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Anggaran
Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota
Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup guna mendanai pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang telah
disahkan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 226 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
