Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6)
huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal
102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
peraturan kepala daerah mengenai pembebasan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam
mendukung percepatan pelaksanaan program
pembangunan tiga juta rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan BPHTB bagi MBR, Kriteria MBR, Persyaratan, Tata Cara Pemberian Pembebasan BPHTB bagi MBR dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
penetapan penerima program perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu
mengubah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten
Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (6) Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2024 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu berupa Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6)
huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal
102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah,
perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor:
03.HK/KPTS/Mn2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
peraturan Bupati mengenai pembebasan retribusi
persetujuan bangunan gedung dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta
rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi
Perizinan Tertentu Berupa Persetujuan Bangunan
Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, Persyaratan Pembebasan BPHTB, Kriteria MBR, Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pembebasan BPHTB dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Manajemen Aparatur Sipil Negara
diselenggarakan berdasarkan asas profesionalitas dan
proporsionalitas yang mengutamakan keahlian serta
keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai
Aparatur Sipil Negara; bahwa dalam menentukan besaran penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang adil dan layak yang selaras
dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan,
diperlukan nilai dan kelas jabatan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan kelas jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kelas Jabatan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2025.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2024 dicabut.
359 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan merupakan salah satu
pedoman yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja
anggaran perangkat daerah; bahwa dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat
kebutuhan penyesuaian dan penambahan standar harga
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di
Perangkat Daerah; bahwa dengan adanya perkembangan dinamika peraturan
perundang-undangan dan untuk menyesuaikan
perkembangan harga di daerah, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2025, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025.
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2024 diubah.
76 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2025
pengelolaan belanja dewan perwakilan rakyat daerah
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2025/No.2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk mewujudkan keadilan
dan kesejahteraan, perlu diberikan tunjangan kesejahteraan
yang memadai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran belanja Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2025 diberikan kepada Ketua DPRD. Anggaran belanja dimaksud sebesar
Rp327.600.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian:
a. Belanja Langsung untuk Belanja Rumah Tangga sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah); dan
b. Belanja Langsung untuk pembantu rumah tangga sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dan untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 105 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Permenpu No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum, ruang lingkup, pembebasan retribusi PBG bagi MBR, kriteria MBR, percepatan pelayanan PBG, pelaporan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Konsultasi Publik dalam Pengelolaan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
16 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Peran Serta Masyarakat dan Konsultasi Publik Dalam
Pengelolaan Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan FKP, Prinsip FKP, Penyelenggaraan FKP, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2025.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPengelolaan Keuangan Negara / Daerah
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No.55 Tahun 2017 ttg Peraturan Pelaksana Perda Kab. Kulon Progo No.8 Tahun 2017 ttg Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilaksanakan secara
efektif,
efisien,
transparan dan akuntabel; bahwa untuk meningkatkan kualitas,
produktifitas, dan kinerja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam melakukan kegiatan
representasi dan pelayanan kepada
masyarakat diberikan hak keuangan pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Hak keuangan dan Administratif Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
disesuaikan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2025.
Mengubah: Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99, dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang memberikan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu pengaturan mengenai pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 14);
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
b. Kriteria MBR.
Pasal 3 menyebutkan bahwa pemberian pembebasan Retribusi PBG hanya diberikan terhadap MBR.
Pemberian pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
Pemberian pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.
Pasal 4 menyebutkan bahwa:
(1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
a. Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
b. Penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih gabungan suami istri yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
