Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6)
huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal
102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah,
perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor:
03.HK/KPTS/Mn/2024-Nomor: 3015/KPTS/M/2024-Nomor
600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
peraturan Bupati mengenai pembebasan bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta
rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan BPHTB bagi MBR, Persyaratan Pembebasan BPHTB, Kriteria MBR, Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pembebasan BPHTB dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2025
Perbup Kab. Sleman No. 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Kalurahan
bagi hasil-pajak daerah-retribusi daerah-kalurahan
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD.2025/NO.1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Kalurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf c UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
pendapatan Desa bersumber dari bagian dari hasil pajak
daerah dan retribusi daerah Kabupaten; bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan
mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak
dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa diatur dengan
peraturan bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; Penyaluran dan Penggunaan; Laporan dan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Kalurahan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah bagi Kalurahan;
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan
usaha bagi pelaku usaha mikro dan koperasi di
Kabupaten Wonogiri maka dipandang perlu memberikan
subsidi bunga pinjaman dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri; bahwa agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan
pemberian subsidi bunga pinjaman tersebut dapat tepat
sasaran, tertib, berdaya guna dan berhasil guna maka
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga
Pinjaman Kepada Pelaku U saha Mikro Dan Koperasi dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri sebagaimana telah diubah dalam Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro
Dan Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku
Usaha Mikro dan Koperasi Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun
2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 88 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penerima, Seleksi Calon Penerima, Plafon Pinjaman, Suku Bunga, Subsidi Bunga, Jangka Waktu, Tata Cara Penyerahan, Ketentuan Peralihan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 tahun 2022 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2025
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kendal No. 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa pegawai aparatur sipil negara merupakan mesin
utama birokrasi yang berperan penting dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga perlu didorong
kinerjanya melalui peningkatan kesejahteraan dengan
memberikan tambahan penghasilan; bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan yang
berkeadilan dalam pemberian tambahan penghasilan
pegawai bagi pegawai aparatur sipil negara, maka dipandang
perlu mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian
insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau
apapun yang diterima pegawai aparatur sipil negara sesuai
peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai
aparatur sipil negara ke dalam formula Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa untuk memberikan landasan hukum Pemerintah
Daerah terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai diperlukan pengaturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara;
Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran Penerima TPP ASN, Penetapan Besaran Basic TPP, Kriteria Pemberian TPP ASN, Pemberian TPP ASN, Pembayaran TPP ASN, Pelaksanaan Pembayaran TPP ASN, Penghentian TPP ASN, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2023 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Daerah mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 105 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2024;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. kriteria MBR;
b. kriteria rumah bagi MBR; dan
c. pembebasan BPHTB bagi MBR
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun
2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Permohonan Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan, Izin Penggunaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Pengendalian dan Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Mekanisme Pengenaan Sanksi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024
dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi dan
pemerataan dalam pembangunan; bahwa guna memenuhi kebutuhan belanja mengikatdan usulan pergeseran anggaran dari Satuan KerjaPerangkat Daerah maka perlu merubah PeraturanBupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturabn Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 diubah.
1244 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2025.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2024 dicabut.
202 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2025
bahwa menindaklanjuti Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/620/M.SM.04.00/2020 tanggal
9 Juli 2020 hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Birokrasi Reformasi Nomor
B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024
hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Instansi Daerah dan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/ 1659 /M.SM.02.00/2024
tanggal 14 November 2024 hal Persetujuan
Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, maka
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten dipandang tidak sesuai, sehingga
perlu diganti dengan peraturan baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2020 dicabut.
246 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan, perlu diberikan tunjangan
komunikasi intensif dan tunjangan reses Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memadai; bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Temanggung diberikan tunjangan
komunikasi intensif dan tunjangan reses serta dana
operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung berdasarkan kemampuan keuangan
daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah serta ketentuan pemberian Dana Operasional untuk ketua dan Wakil Ketua DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
