Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2025

Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Perbup ini diatur tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. kriteria MBR; b. kriteria rumah bagi MBR; dan c. pembebasan BPHTB bagi MBR

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumedang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Sumedang Utara

Tanggal Penetapan

09 Januari 2025

Tanggal Pengundangan

09 Januari 2025

Tanggal Berlaku

09 Januari 2025

Sumber

BD Kab. Sumedang Tahun 2025 No. 1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumedang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 175 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Smd 1 2025 Pembebasan BPHTB.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Bea Perolehan - Hak atas Tanah dan Bangunan - Pembebasan
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD Kab. Sumedang Tahun 2025 No. 1
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 105 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2024; Dalam Perbup ini diatur tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. kriteria MBR; b. kriteria rumah bagi MBR; dan c. pembebasan BPHTB bagi MBR
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025. 7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2025

Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT