Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan
Sosial Untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru
Ngaji, Marbot, Dan Penjaga Makam Di Kabupaten
Gresik
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah
Daerah Kabupaten Gresik terhadap Janda Miskin,
Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga
Makam di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025
serta untuk mengurangi resiko sosial dalam
kehidupan bermasyarakat, perlu memberikan
santunan; bahwa pemberian Bantuan Sosial untuk Janda
Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot,
Penjaga Makam di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran
2025 merupakan salah satu pelaksanaan
perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian
dari Nawakarsa atau berisi 9 (sembilan) langkah
program visi misi pembangunan Kabupaten Gresik
Baru untuk mendukung realisasi nawakarsa yang
merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Gresik; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja
bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Bantuan
sosial berupa uang adalah uang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim
piatu/pengelola lembaga kesejahteraan sosial, anak
yatim, janda miskin, nelayan miskin, marbot, penjaga
makam, Guru ngaji, masyarakat lanjut usia,
terlantar, cacat berat, bantuan dana pengobatan
untuk kesehatan putra putri pahlawan yang tidak
mampu, santunan korban kebakaran, banjir, dan
bencana alam/non alam lainnya.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2021, Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 44 Tahun 2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022.
Materi pokok: Maksud pemberian Bantuan Sosial ini dimaksudkan
sebagai mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah
terhadap Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru
Ngaji dan Penjaga Makam. Tujuan pemberian Bantuan Sosial kepada Janda Miskin,
Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam
untuk untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial, kerentanan sosial sehingga dapat memenuhi
kebutuhan dasar minimal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025.
Jumlah halaman : 11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati Gresik
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk meningkatkan dan menunjang peran,
fungsi, tugas, wewenang dan produktifitas kinerja
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gresik, perlu
ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai, telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan Laporan Akhir Kajian Perhitungan
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022, Nomor :
1304/SBA-III/IG/LSI/2022 oleh PT. SUCOFINDO
(Persero), dan Laporan Akhir Kajian Perhitungan
Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Gresik Tahun
2024, Nomor : 7877/SBA-XI/IG-LSI/2024 oleh PT.
Superintending Company Of Indonesia menunjukkan
adanya perubahan standar harga setempat sehingga
terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu dilakukan perubahan.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020.
Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRDsebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (5)
dihapus, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2025.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD
Jumlah halaman : 9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 101
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor :
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor : 3015/KPTS/M/2024,
dan Nomor : 600.10-4849 Tahun 2024, perlu
menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan
retribusi PBG dalam mendukung percepatan
pelaksanaan program tiga juta rumah.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 22/KPTS/M/2023 , Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 689/KPTS/M/2023, Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor :
3015/KPTS/M/2024, dan Nomor : 600.10-4849 Tahun
2024 , Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun
2023, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021, Peraturan Bupati Gresik Nomor 77 Tahun 2023.
Materi pokok: Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini mengatur tentang pembebasan retribusi untuk persetujuan pembangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pelaksanaan pembangunan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembebasan retribusi ini diberikan sebagai insentif fiskal untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
Jumlah halaman : 12 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44
ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan
Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah perlu diberikan insentif fiskal
berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor :
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor : 3015/KPTS/M/2024,
dan Nomor : 600.10-4849 Tahun 2024, perlu
menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dalam mendukung percepatan pelaksanaan program
pembangunan tiga juta rumah.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021, Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2023.
Materi pokok: Peraturan Bupati Gresik tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99, dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor : 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor : 600.10-4849 Tahun 2024 dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah. Dalam Peraturan Bupati Gresik tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini mengatur tentang pembebasan BPHTB bagi MBR dan kriteria yang menentukan MBR. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Gresik. Kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan, baik untuk individu yang belum menikah maupun yang sudah menikah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
Jumlah halaman : 11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai
Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2022 dan Tahun 2023, berdampak
pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang secara
signifikan, maka perlu adanya pemberian Stimulus;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Kepala Daerah dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan
Retribusi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek
Pajak atau objek Retribusi.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024
Materi pokok: Peraturan Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak ini dibentuk untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi yang terdampak naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 dan Tahun 2023. Dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak ini mengatur tentang ketentuan umum, ketetapan minimal PBB-P2, dan ketentuan peralihan. Peraturan ini ditujukan untuk memberikan stimulus pajak kepada wajib pajak di Kabupaten Gresik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2025.
Jumlah halaman : 8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
