Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 25, BD 2024 (26)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2I Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini diatur Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2024.
Terdiri Atas 18 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Peraturan ini Dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pohuwato tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
10. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
20. Peraturan Merntri Dalam Negeri Nomor 77;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Terdiri Atas 12 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH
ABSTRAK:
Peraturan Ini Dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap warga masyarakat terhadap bencana;
2. Bahwa bencana merupakan kondisi yang sewaktuwaktu dapat terjadi sesuai kondisi kerentanan alam dan sosial sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi resiko bencana yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa dan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan Wewenang dalam penanggulangan bencana di daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020;
Dalam Materi Ini Diatur Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Termasuk Didalamnya Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Dan Wewenang, Hak Dan Kewajiban, Kewajiban Masyrakat, Kewajiban Lembaga Usaha, Peran Serta Masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional Dan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan, Penyelengaraan Penanggulangan Bencana, Pendanaan Dan Pegelolaan Bantuan, Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2024.
Terdiri Atas 42 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2024
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2024 (2)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU NO 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa klai terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 109 Tahun 2000, PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012, PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018, PP No 71 Tahun 2010, PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permendagri No 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 78 Tahun 2020, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 Tahun 2023, PERDA Kab Pohuwato No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2023
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD 2023 (15)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan
Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk
memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Terdiri Dari 13 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021;
7. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk didalamnya Ketentuan Umum, Pajak Daerah, Masa Pajak Dan Tahun Pajak, Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak Dan Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pembayaraan, Pemberian Fasilitas Pajak Dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvesntasi, Kerasiaan Data Wajib Pajak, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Teridri Atas 118 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air,
penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain;
2. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung naik dimusim hujan yang mengakibatkan banjir yang disebabkan oleh adanya penyumbatan drainase perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 /PRT/M/2014 Tahun 2014;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase termasuk didalamnya tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Perencanaan Sistem Drainase, Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase, Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Drainase, Pemberdayaan, Pembiayaan, Hak Dan Kewajiban, Peran Masyarakat Dan Swasta, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Adminstratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Terdiri Atas 33 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2023
Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak PenyaDang Disabilitas
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD 2023 (12)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa Penyandang Disabilitas merupakan Warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan hak-hak tersebut wajib dilindungi;
2. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan stigma sehingga hak-haknya belum sepenuhnya terlindungi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan,
Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyadang Disabilitas termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ragam Penyandang Disabilitas, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak Penyandang Disabilitas, Kewajiban Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Swasta, Peran Serta Masyarakat Dan Badan Usaha, Pemerintah Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Koordinasi, Bina Prestasi, Penghargaan, Perencanaan, Penyelenggaraan Dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Terdiri Atas 42 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, maka perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
2. Bahwa kualitas Lingkungan Hidup yang semakin menurun telah mengancam Kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan
perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
-
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun,Sistem Informasi, Tugas dan Wewenang, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Terdiri Atas 44 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibantuk Dalam Rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka perlu menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
3. Bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Sumber Daya Manusia Aparatur, Tata Hubungan Kerja, Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan Sanksi Administratif Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Terdiri Atas 18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
