Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 (ayat 2)
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi
Pemerintah Desa;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Materi Pokok: Organisasi Pemerintah Desa; Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, hak dan Kewajiban Lurah Desa; KEdudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban PAmong Desa; Tata KErja;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penetapan Desa;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015;
Materi Pokok: Penetapan; Kewenangan Desa, Penegasan dan Penetapan Batas Desa;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 serta diperlukannya
pendidikan karakter sebagai jawaban atas dinamika
perubahan dalam dunia pendidikan, maka perlu
dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah yang
sudah ada;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun
2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54
Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65
Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
68/KEP/2012; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
64/KEP/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun
2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun
2012;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13
Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13
Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Jumlah Halaman: 18 HLM, Penjelasan: 5 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2014
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Pencemaran Air
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa air adalah salah satu sumberdaya alam yang
dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak,
serta merupakan komponen Lingkungan Hidup yang
penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia
dan makhluk hidup lainnya;
bahwa dengan pertambahan jumlah penduduk beserta
aktivitasnya, beban pencemaran air menjadi semakin
meningkat yang berakibat pada penurunan kualitas air,
sehingga untuk menjaga kualitas perlu dilakukan upaya
pengendalian pencemaran air secara bijaksana; bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor
82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air Pemerintah dalam
melakukan pengelolaan kualitas air dapat menugaskan
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota yang
bersangkutan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1
Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01
Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3
Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17
Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15
Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun
2012;
Materi Pokok: Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air; Penetapan Daya tampung Beban Pencemaran Air; Kualitas Air Limbah; Perizinan; Pemantauan dan Pemeriksaan Kualitas Air; Pemulihan Pencemaran Air; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan dan Penyediaan Informasi; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 30 HLM, Lampiran: 8 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2014
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang
lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar
mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan
dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan
kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan
penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian
dan perdagangan; bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundangundangan di bidang perindustrian dan perdagangan, Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, perlu
disempurnakan sesuai peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/
PER/9/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MDAG/PER/12/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/
PER/9/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/
PER/8/2008 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
47/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/
PER/6/2008; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/
PER/9/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/
PER/8/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/
PER/10/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/
PER/2/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/
PER/12/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14
Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14
Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
Jumlah Halaman: 24 HLM, Penjelasan: 4 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2014
PERDA Kab. Bantul No. 5 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perda No 14 Tahun 2012 ttg Bantuan Keuangan Kepada Parpol Dan Perda No 12 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas Perda No 14 Tahun 2012 ttg Bantuan Keuangan Kepada Parpol
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sehingga
perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 24 Tahun
2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012;
Materi Pokok: MEngubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14
Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14
Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Jumlah Halaman: 9 HLM; Penjelasan: 4 Hlm; Lampiran: 1 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2014
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa
meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan
sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi
Kependudukan yang profesional, memenuhi standar
teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif
dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju
pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi
permasalahan kependudukan;
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan perlu dilakukan
penyempurnaan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01-HL.03.01 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Jumlah Halaman: 34 HLM, Penjelasan: 4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 9 Tahun 2014
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian
pelayanan izin gangguan, beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin
Gangguan, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan
perkembangan keadaan dewasa ini serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012;
Materi Pokok: MEngubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6
Tahun 2011 tentang Izin Gangguan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEngubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6
Tahun 2011 tentang Izin Gangguan
Jumlah Halaman: 15 HLM, Penjelasan: 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2014
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang
kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan
kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan
penataan pedagang kaki lima;
bahwa meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha
pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha
ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan
pemberdayaan pedagang kaki lima; bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang
kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan
kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan
penataan pedagang kaki lima;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,
Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, sehingga perlu ditetapkan Peraturan
Daerah yang mengaturnya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011;
Materi Pokok: Penataan PKL; Hak dan Kewajiban; Penetapan Lokasi PKL; Pemindahan PKL; Pemberdayaan PKL; Monitoring dan evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 19 HLM; Lampiran: 5 Halaman;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2014
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan
prasarana, sarana, dan utilitas perumahan perlu
dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan
prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perlu
dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Pasal
29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, perlu diatur
ketentuan penyerahan dan pengelolaan prasarana,
sarana dan utilitas perumahan yang telah selesai
dibangun oleh pengembangdiatur dengan Peraturan
Daerah tersendiri;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013;
Materi Pokok: Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; PErsyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Pembentukan Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 HLM, Penjelasan: 3 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
