Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2011

Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Perizinan; Kriteria Gangguan; Persyaratan Izin; Pemberian Izin; Penyelenggaran Perizinan; MAsa Berlaku, PErubahan; dan Penggantian Izin; Peran Masyarakat; Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

20 April 2011

Tanggal Pengundangan

20 April 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.6.SERI.D

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 1133 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kabupaten Bantul No.6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan

izin-gangguan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.6.SERI.D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Gangguan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bantul perlu pengaturan Izin Gangguan; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2008 perlu disesuaikan; Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Bantul Nomor 5 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011; Materi Pokok: Perizinan; Kriteria Gangguan; Persyaratan Izin; Pemberian Izin; Penyelenggaran Perizinan; MAsa Berlaku, PErubahan; dan Penggantian Izin; Peran Masyarakat; Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 15 HLM, Penjelasan: 8 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521