Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2012

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Pemberian Bantuan Keuangan; Penghitungan Bantuan Keuangan; Penganggaran dalam APBD; Tata cara Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik; Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik; Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

01 November 2012

Tanggal Pengundangan

01 November 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/No.12

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 1405 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab.Bantul No.14 Tahun 2012 ttg Bantuan Keuangan Kepada Partai politik.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 5 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perda No 14 Tahun 2012 ttg Bantuan Keuangan Kepada Parpol Dan Perda No 12 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas Perda No 14 Tahun 2012 ttg Bantuan Keuangan Kepada Parpol

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BANTUAN-KEUANGAN-PARTAI-POLITIK
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2012/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan Partai Politik berfungsi secara efektif dan mandiri berdasar kaidah-kaidah demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, trasparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka partai politik di Daerah berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi; Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007; Materi Pokok: Pemberian Bantuan Keuangan; Penghitungan Bantuan Keuangan; Penganggaran dalam APBD; Tata cara Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik; Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik; Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Jumlah Halaman: 8 HLM, Penjelasan: 2 halaman; Lampiran: 2 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521