Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2015

Tertib Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Hak Dan Kewajiban; Pendaftaran Penduduk; Data Dan Dokumen Kependudukan; Perlindungan Data Dan Dokumen Kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil; Pencatatan Sipil; Pengadaan Dan Pengisian Blangko Dokumen Kependudukan; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Pelaporan; Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Pada Instansi Pelaksana; Pendanaan; Kependudukan Dalam Keadaan Kahar; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

30 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.16

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 1424 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Bantul No. 16 Tahun 2015 ttg Tertib Administrasi Kependudukan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Bantul No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
PERDA Kab. Bantul No. 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2015/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tertib Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, untuk mewujudkan pencapaian standar pelayanan minimal, menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan saat ini, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru; Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015; Materi Pokok: Hak Dan Kewajiban; Pendaftaran Penduduk; Data Dan Dokumen Kependudukan; Perlindungan Data Dan Dokumen Kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil; Pencatatan Sipil; Pengadaan Dan Pengisian Blangko Dokumen Kependudukan; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Pelaporan; Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Pada Instansi Pelaksana; Pendanaan; Kependudukan Dalam Keadaan Kahar; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . MEncabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Jumlah Halaman : 50 HLM; Penjelasan: 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521