Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2025.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2024; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Prioritas Penggunaan APB Desa; Penetapan Prioritas Penggunaan APB Desa; Publikasi; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.
Lamp III
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam
pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 11 (sebelas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 86 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu
tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 9 (sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Dasar Pengenaan; Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Sinergi Pemungutan; Rekonsiliasi Pajak; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 18 (delapan belas) Bab dan 52 (lima puluh dua) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Besaran Tarif Pajak Dan Penetapan Besaran Pajak Terutang; Tata Cara Perhitungan BPHTB; Wilayah Pemungutan, Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang; Pendaftaran Dan Pendataan; Pembayaran Dan Penyetoran; Pelaporan; Pembetulan, Pengurangan Dan Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak; Pemeriksaan Pajak; Penagihan Pajak; Keberatan Dan Banding; Gugatan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kewajiban Notaris, Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan; Insentif BPHTB; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan
Hulu Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2011 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 Nomor 25), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Lamp VII
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 83 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tetentu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tetentu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 17 (tujuh belas) Bab dan 63 (enam puluh tiga) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pengaturan Umum PBJT; Pendaftaran Dan Pendataan; Penetapan Besaran Pajak Terutang; Pembayaran Dan Penyetoran; Pelaporan; Ketetapan Pajak Dan Tagihan Pajak; Kedaluwarsa Penagihan Dan Penghapusan Piutang; Keberatan Dan Banding; Gugatan Pajak; Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan; Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 27),
b. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2011 Nomor 18),
c. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2011 Nomor 26),
d. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2011 Nomor 26); dan
e. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2011 Nomor 13). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 58 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 14 (empat belas) Bab dan 112 (seratus dua belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Tata Cara Pemungutan; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan; Ketetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal; Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT; Jatuh Tempo Pembayaran, Pembayaran, Tempat Pembayaran dan Pengangsuran Pembayaran; Mutasi, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan, Keberatan Banding, dan Pengembalian Kelebihanpembayaran Sanksi Administratif; Keberatan dan Banding; Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Penerbitan Surat Teguran, Jurusita, Surat Paksa, Penyitaan, Pencegahan dan Penyanderaan, Lelang dalam Penagihan Pajak; Penerima Insentif Dana Bagi Hasil Pajak; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem dan
Produser Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 Nomor
33);
b. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pembagian
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Antara Pemerintah Daerah dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2012 Nomor 41);
c. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2012 Tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Antara Pemerintah Daerah dan Desa
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 57 Tahun 2024
PERBUP Kab. Rokan Hulu No. 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 22
Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran
2024 oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan
Hulu, maka terjadi perubahan jumlah besaran Alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2024, sehingga Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian
dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 perlu
dilakukan penyesuaian dan diubah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun
2024; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 46 Tahun 2024;
Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2024 Nomor 2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2024.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 53 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak
Mampu di Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c dan
Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun
2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu
membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di
Kabupaten Rokan Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 31 (tiga puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Tunjangan, Fungsi, dan Sasaran SLRT; Penyelenggaraan SLRT; Pembiayaan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun
2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 16 (enam belas) Bab dan 41 (empat puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pengaturan Umum PAT; Pendaftaran dan Pendataan; Penetapan Besaran Pajak Terutang; Pembayaran dan Penyetoran; Pemeriksaan Pajak; Pelaporan; Surat Tagihan Pajak; Penagihan Pajak; Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak; Keberatan dan Banding; Gugatan Pajak; Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengawasan, Pengembalianm, dan Penertiban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2024.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu
Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2014 Nomor 52).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati Rokan Hulu tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup ASB; Penerapan ASB; Pengendalian Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024.
Lamp I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
