Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, JDIH Bangka Tengah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan salah
satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk mengetahui capaian kinerja
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai
wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
hingga tahun berkenaan untuk mewujudkan sinergitas
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi
dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. bahwa untuk pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah di Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2025 secara berkelanjutan selama 1 (satu) tahun,
perlu dilaksanakan perencanaan untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang
tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021.
Perbup ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, tahapan penyusunan, sistematika, pengendalian dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1410
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan
dengan melalui kegiatan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang
menyatakan bahwa Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya berupa selain
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan
dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 65 Tahun 2009. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang meliputi Ketentuan Pasal 4 Pasal diubah dan Ketentuan Pasal 5 Pasal diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2023
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1409
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2024.
13'
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1408
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Dan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (5),
Pasal 102 ayat (9), Pasal 106 ayat (7), Pasal 114 ayat (8)
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak
Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Dan Pajak Sarang Burung Walet yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak, Dan Bagian Tahun Pajak, Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan, Tata Cara Pendaftaran Dan Pendapatan, Ketetapan, Pembayaran Dan Penyetoran, Penagihan, Pencatatan Dan Pembukuan, Pengawasan, Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Keberatan Dan Banding , Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Penetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penghapusan Piutang Pajak, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2024.
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1405
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan penataan pola karir Aparatur Sipil Negara dengan
memenuhi kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja, serta
membentuk sumber daya manusia sebagai aparatur yang
kompeten dan kompetitif, perlu dilaksanakan melalui
manajemen aparatur sipil negara yang yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas
pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. bahwa untuk menjamin kepastian arah pengembangan
karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah, mulai dari karier terendah
sampai karier tertinggi sesuai dengan Kompetensi,
profesionalisme, transparan, integritas dan berkeadilan,
perlu diatur mengenai pola karier, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur mengenai Manajemen Talenta Aparatur
Sipil Negara dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil yaitu Ketentuan umum, Manajemen Talenta ASN, Sistem Informasi ASN Dan SIKAOLIN, Pola Karier PNS, Penyusunan dan Penetapan Pola Karier, Ketentuan lain-lain, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2024.
37
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1404
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
ABSTRAK:
bahwa tata naskah dinas merupakan sarana pengaturan komunikasi kedinasan dalam pelaksanaan tugas gunamenciptakan arsip pemerintahan agar menjadi autentik, terpercaya, kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. bahwa untuk tertib, efesiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 134 Tahun 2023 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada lampiran mengenai Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas dan penyesuaian dalam jangka waktu penggunaan bentuk Naskah Dinas, Kop, Stempel, Amplop, Map, bentuk Naskah Dinas paraf, bentuk Naskah Dinas Kewenangan Penandatanganan dan bentuk Naskah Dinas Pelimpahan Kewenangan Naskah Dinas, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu diubah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, . Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 134 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yakni meliputi Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2024.
Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 134 Tahun 2023
79
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1403
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin
keterwakilan rakyat dan Daerah dalam melaksanakan
fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan
mekanisme keseimbangan antara Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sehingga terwujud
keadilan dan kesejahteraan. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
pengelompokkan kemampuan keuangan Daerah dan
besaran tunjangan transportasi, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap kesejahteraan bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Tengah melalui pemberian penghasilan berupa
tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dana
operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk meningkatkan kualitas,
produktivitas, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 55 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yakni meliputi Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 12 diubah, Ketentuan Bagian Ketujuh pada Bab III dan Pasal 19 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, . Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, dan Diantara Bab VI, Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VIA dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, dan Peraturan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024.
Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 55 Tahun 2017
12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengapresiasi kinerja dan
pengabdian dari Aparatur Sipil Negara yang profesional,
inovatif dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik
yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai
perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka perlu diberikan perhatian,
kepedulian, dan pengakuan bagi Aparatur Sipil Negara
yang bertujuan meningkatkan loyalitas, pengabdian,
prestasi kerja dan membangun semangat kompetitif
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah secara adil, layak, dan kompetitif;
bahwa dalam rangka mendorong kinerja dan kompetensi
yang sehat dalam pengembangan karier Aparatur Sipil
Negara, diperlukan mekanisme pemberian Penghargaan
kepada Aparatur Sipil Negara;
bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 9
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan
Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, sudah tidak
sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan
perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Perbup ini mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Aparatus Sipil Negara yakni meliputi Ketentuan Umum, Bentuk dan Kategori Penghargaan, Kriteria, Tata Cara Penilaian Dan Tim Penilai, Pemberian Penghargaan, Pembiayaan, Ketetuan lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2024.
12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1401
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desan Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait
dengan perjalanan dinas dalam negeri bagi kepala desa,
perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan
lembaga kemasyarakatan desa harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip efesiensi,
efektifitas, kewajaran dan kepatuhan; bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam
negeri bagi Kepala Desa, perangkat desa, badan
permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan
desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme
pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas; bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Bangka Tengah Nomor 87 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidak sesuai
sehingga perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip perjalanan dinas, kewenangan mengeluarkan surat tugas dan surat perjalanan dinas, perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas, tata cara perlaksanaan perjalanan dinas dan pertanggungjawaban, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1398
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan
mewujudkan tujuan negara perlu dibangun Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional,
berintegritas tinggi dan bermoral sebagai penyelenggara
pemerintah yang baik serta mampu menyelenggarakan
pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran
sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa diperlukan upaya untuk menjamin terpeliharanya
tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara dan mendorong pegawai Aparatur
Sipil Negara yang produktif berdasarkan sistem karier dan
sistem prestasi kerja serta berintegritas moral sehingga
menjadi pedoman dan pertimbangan dalam pengembangan
karier, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dsar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah meliputi Ketentuan Umum, kewajiban dan larangan, Sistem peringatan dini, hukuman disiplin, Pemberhentian sementara, Berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
28
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
