Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
ABSTRAK:
a. bahwa berhubung telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024, maka
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021
tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Manggarai, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor
54 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021
tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Manggarai perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021
tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2023; Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 54 Tahun 2023; Peraturan Bupati Manggarai Nomor 73 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, diubah
4 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaTransportasi Darat / Laut / Udara
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
ABSTRAK:
a. bahwa berhubung telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024, maka
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penelapan Besaran Tunjangan Transportasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Manggarai Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua alas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun
2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan
Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga alas Peraturan Bupati
Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan
Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 2023; Peraturan Dacrah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2023; Peraturan Bupati Manggarai Nomor 73 Tahun 2023
Peraturan tersebut mengatur mengenai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, diubah
5 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 70 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
14 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Induk Manggarai Kota Cerdas Tahun 2022 - 2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu
pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi dan
berkelanjutan melalui Kabupaten Manggarai Kota Cerdas;
b. berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf
j Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika, Pemerintah Kabupaten Manggarai diberi
kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi
informatika yang berupa kota cerdas, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Bupati Manggarai tentang rencana
Induk Manggarai Kota Cerdas (Master Plan Smart City
Kabupaten Manggarai);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Induk Manggarai Kota Cerdas
Tahun 2022-2026.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Visi Smart City Kabupaten Manggarai; Bab 3. Strategi Pembangunan Smart City Kabupaten Manggarai; Bab 4. Rencana Aksi Smart City Kabupaten Manggarai; Bab 5. Peta Jalan Smart City Kabupaten Manggarai; Bab 6. Kelembagaan Smart City Kabupaten Manggarai; Bab 7. Pelaksanaan Smart City Kabupaten Manggarai; Bab 8. Pembiayaan Smart City Kabupaten Manggarai; Bab 9. Review Masterplan Smart City Kabupaten Manggarai Bab 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 47 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 47
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan dan kinerja aparatur di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna,
berhasil guna dan memadai, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Kabupaten Manggarai.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip; Bab 3. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Bab 4. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Bab 5. Pusat Data; Bab 6. Situs Web; Bab 7. Organisasi dan Manajemen; Bab 8. Proses SPBE; Bab 9. Monitoring dan Evaluasi; Bab 10. Pendanaan; Bab 11. Ketentuan Lain-Lain; Bab 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 52
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manggarai
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan dan kenerja aparatur di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna,
berhasilguna dan memadai, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Kabupaten Manggarai.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Pera tu ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip; Bab 3. Arsitektur SPBE; Bab 4. Data dan Informasi; Bab 5. Pusat Data; Bab 6. Aplikasi; Bab 7. Infrastruktur; Bab 8. Organisasi dan Manajemen; Bab 9. Proses SPBE; Bab 10. Monitoring dan Evaluasi; Bab 11. Pendanaan; Bab 12. Ketentuan Lain-Lain; Bab 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
15 halaman; 3 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Manggarai
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Manggarai
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta
pendektesian dini potensi penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) varian Omicron, sebagaimana dimaksud
dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi
PeduliLindungi, maka perlu diubah Peraturan Bupati Nomor
38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Manggarai;
b. bahwa upaya penanggulangan/penanganan penularan Corona
Virus Disease 2019 varian Omicron sebagaimana dimaksud
pada huruf a, harus tetap dilaksanakan dengan mengikuti
protokol kesehatan pada kondisi pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan pasca pandemi Corona Virus Disease 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Manggarai.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : Hk.01.07/Menkes/413/2020; Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia-Revisi Ke-5; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Manggarai
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Manggarai, diubah
5 halaman; 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga perlu diatur sesuai ketentuan yang berlaku yang diselaraskan dengan situasi dan kondisi daerah Kabupaten Manggarai; bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, tansparan dan bertanggungjawab perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2020; dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 50 Tahun 2020.
Materi yang diatur adalah: Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Jabatan, ST, SPPD, Alat Angkut dan Lamanya Perjalanan Dinas, Biaya, Penyediaan Danadan Pembayaran Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas Tetap dan Perjalanan Dinas Pindah, Pertanggungjawaban Biaya dan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
17 halaman; Penjelasan : 3 hlm; Lampiran : 12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manggarai Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai
Peraturan Bupati Manggarai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Manggarai
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pada Badan Daerah Kabupaten Manggarai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada badan Daerah, perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi unit kerja pada badan Daerah Kabupaten Manggarai; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai, perlu diuraikan tugas pokok dan fungsi unit kerja pada badan Daerah Kabupaten Manggarai, maka perlu menyusun tugas pokok dan fungsi unit kerja badan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Manggarai.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020; dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2020.
Materi yang diatur adalah: Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Manggarai.
65 halaman; Penjelasan : 5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Manggarai
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor
6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
b. bahwa upaya penanggulangan/penanganan penularan Corona
Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a,
harus tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol
kesehatan pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019
dan pasca pandemi Corona Virus Disease 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Manggarai.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020; Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor : Hk.01.07/Menkes/413/2020; Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi Ke-5; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 33 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Pelaksanaan; Bab 4. Monitoring dan Evaluasi; Bab 5. Sanksi; Bab 6. Sosialisasi dan Partisipasi; Bab 7. Penegakan Disiplin; Bab 8. Pendanaan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
