Perbup Kab. Rokan Hilir No. 80 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional dan untuk tertib
administrasi serta akuntabelnya penggunaan anggaran
daerah untuk perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir beserta
perubahannya, perlu dilakukan penyesuaian
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 59 Tahun 2019, Permendagri No. 77 tahun 2020
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
3. Biaya Perjalanan Dinas dan Pertanggungjawaban
4. Dokumen Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5. Perjalanan Dinas Luar Negeri
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
27 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hilir
UUD 1945, Uu No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 79 Tahun 2022, PerBI No. 23/6/PBI/2021
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengelola KKPD
3. UP KKPD
4. Mekanisme Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan KKPD
5. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD
6. Pembukuan atas Belanja UP KKPD
7. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan KKPD
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
32 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 99 Tahun 2018, PermenPAN No. 25 Tahun 2021, PermenPAN No. 7 Tahun 2022, Perda Kab. Rohil No. 11 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah
3. Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat Daerah
5. Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Daerah
6. Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Daerah
7. Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Dr. RM.
Pratomo
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
10. Pembiayaan
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
378 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem
Merit pada pengelolaan Jabatan Administrasi, Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi perlu
melaksanakan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil
melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi secara
objektif, kompetitif, dan akuntabel. bahwa agar pelaksanaan promosi dan mutasi melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun tata cara promosi dan mutasi melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 30 tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, PermenPANRB NO. 38 Tahun 2017, PermenPAN RB No. 40 Tahun 2018, PermenPANRB No. 3 Tahun 2020, PermenPANRB No. 22 Tahun 2021, Perbup Rohil No. 103 Tahun 2021
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tim Penilai Kinerja
3. Kelompok Rencana Suksesi
4. Promosi
5. Mutasi
6. Penetapan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, Uu No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, Uu No. 6 Tahun 2023, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Rohil No. 21 Tahun 2012, Perda Kab. Rohil No. 1 Tahun 2022, Perda Kab. Rohil No. 6 tahun 2022, Perda kab. Rohil No. 5 Tahun 2023, Perbup rohil No. 4 tahun 2022, Perbup rohil No. 29 Tahun 2022
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri atas:
1. Jumlah Pendapatan = Rp 1.913.533.786.222,75
2. Jumlah Belanja = Rp 1.460.228.475.387,00
3. Jumlah Pembiayaan Netto = Rp 197.121.078.792,77
SILPA = Rp 4.607.142.970,55
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kerapian, keindahan dan untuk menunjukkan identitas dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, oleh Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir perlu dilengkapi dengan Pakaian Dinas Lapangan.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 105 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 8 (delapan) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Lapangan; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomo 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya prubahan asumsi kerangka pendanaan dan saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, maka perlu melakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri PPN/kepada Bappenas Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2022;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nornor 22) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barag Milik Daerah masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tinggi sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peratuan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 43) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelola arsip
dinamis yang’ efektif dan efisien sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-
pihak yang tidak berhak, maka perlu disusun Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 83 Tahun 2022, PerKAN No. 17 Tahun 2011, PerKAN No. 7 Tahun 2016, Perbup Rohil No. 54 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
3. Pengaturan Akses Arsip
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
170 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
