Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;
bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan
kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi, diperlukan peningkatan kesejahteraan
dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu diatur pedoman pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara Daerah dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Sasaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Indikator Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2025.
Mencabut: Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perpanjian Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
Jumlah Halaman: 14 hlm. Lampiran: 16 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu memberikan insentif fiskalberupa pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/
KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu
menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan
retribusi PBG dalam mendukung percepatan
pelaksanaan program tiga juta rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9
Tahun 2023; Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan PBG bagi MBR, Kriteria MBR dan Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok
setiap warga negara yang harus dipenuhi untuk
keberlangsungan hidup manusia; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di tengah adanya inflasi yang mengakibatkan
kenaikan harga barang secara umum, perlu melakukan
penyesuaian terhadap tarif air minum dan kelompok pelanggan
yang berlaku saat ini; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2023
tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum dan Kelompok
Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Agung Kabupaten Temanggung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Kebijakan Penetapan dan Perhitungan Tarif Air Minum, Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan, Tarif Air Minum, Pembayaran dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2023 dicabut.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan desa dan anggaran
pendapatan dan belanja desa dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan
asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat. berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai
bentuk Pengawasan Aparatur Pengawas Internal
Pemerintah daerah kabupaten, Pemerintah Daerah
Kabupaten menetapkan Peraturan terkait Pengalolaan
Keuangan Desa salah satunya peraturan bupati tentang
satuan harga kabupaten yang didalamnya mengatur
standar harga satuan di Desa
UU No. 6 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 105 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 11 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Perbup. Sumedang No. 76 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan 145 Tahun 2020; Perbup. Sumedang No. 147 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Desa untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan Pemerintahan Desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025 Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025.
99 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Perbup Kab. Banyumas No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
perlu didukung aparatur sipil negara yang memiliki
integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat; bahwa untuk membentuk aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya
pemberian tambahan penghasilan sebagai wujud
penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki
dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian
yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan
disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil
negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan
pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai
aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tim Pelaksanaan TPP ASN, Standar Besaran TPP, TPP ASN, Indikator Kinerja. Mekanisme Pembayaran TPP, Penganggaran, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2025.
Mencabut Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
19 Tahun 2024
57 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati Gresik
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk meningkatkan dan menunjang peran,
fungsi, tugas, wewenang dan produktifitas kinerja
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gresik, perlu
ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai, telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan Laporan Akhir Kajian Perhitungan
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022, Nomor :
1304/SBA-III/IG/LSI/2022 oleh PT. SUCOFINDO
(Persero), dan Laporan Akhir Kajian Perhitungan
Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Gresik Tahun
2024, Nomor : 7877/SBA-XI/IG-LSI/2024 oleh PT.
Superintending Company Of Indonesia menunjukkan
adanya perubahan standar harga setempat sehingga
terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu dilakukan perubahan.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020.
Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRDsebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (5)
dihapus, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2025.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD
Jumlah halaman : 9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, perlu disusun petunjuk pelaksanaan
sebagai pedoman teknis pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Lokasi PKL, Pendataan PKL, Perizinan PKL, Ukuran Tempat Usaha PKL, Pemindahan PKL, Peremajaan Lokasi PKL, Penghapusan Lokasi PKL, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan PKL dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025.
17 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Pertanian
no.B-03/PK.320/M/01/2025 tanggal 3 Januari 2025
tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Penyakit
Hewan Menular Strategis (PMHS) dan adanya kebutuhan
wajib dan mendesak pada beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang perlu penyesuaian rekening
belanja, maka perlu melakukan pergeseran anggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025; bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi,
antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar
kelompok, antar jenis, antar objek dalam jenis yang sama,
antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub
rincian objek dalam rincian objek yang sama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024; Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 diubah.
44 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025
tunjangan transportasi - anggota dewan perwakilan rakyat daerah
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD.2025/No.4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021 Tentang
Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Tunjangan
Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (3) Pasal 3, perubahan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021 diubah.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
