Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2025
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMateri Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Sasaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Indikator Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Bantul
Nomor
5
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2025
Tempat Penetapan
Bantul
Tanggal Penetapan
05 Februari 2025
Tanggal Pengundangan
05 Februari 2025
Tanggal Berlaku
05 Februari 2025
Sumber
BD.2025/NO. 5
Subjek
HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - STANDAR / PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Bantul
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 732 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mencabut :
-
PERBUP Kab. Bantul No. 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
-
PERBUP Kab. Bantul No. 11 Tahun 2024
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan