Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan
Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan
Batuan;
Pasal 18 ayat ( 6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Pengenaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sinergi Pemungutan, Rekonsiliasi Pajak dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2025.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Demak Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka
Wira Usaha; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan
Perusahaan Perseroan Daerah Demak serta menyesuaikan
dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan,
Peraturan Bupati Demak Nomor 43
Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 18A, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 27, penyisipan Pasal 27A dan Pasal 27B, perubahan Pasal 29, penyisipan Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal
29H, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 29K, dan Pasal 29L, perubahan ayat (3) Pasal 31, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 35, penyisipan Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, dan Pasal 35F, perubahan Pasal 36, perubahan Pasal 37, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 44, perubahan ayat (1) huruf b Pasal 56, penyisipan Bab XXVIIA, penyisipan Pasal 65A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025.
Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2018 diubah.
26 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan
kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, perlu
menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mudah
diakses dan terjangkau; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
akan pelayanan kefarmasian yang mudah diakses dan
terjangkau, persebaran apotek di setiap kecamatan perlu
memperhatikan perkembangan kepadatan penduduk dan
kebutuhan pelayanan kesehatan; bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha apotek dengan pelaksanaan pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, perlu
mengubah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun
2023 tentang Persebaran Apotek di Kabupaten
Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 67 Tahun 2023 tentang Persebaran Apotek di
Kabupaten Temanggung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 dan penghapusan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 105 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 119 Tahun 2019; Perda Kab. Sumedang No. 9 Tahun 2010; Perda Kab. Sumedang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumedang No. 17 Tahun 2021; Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2021; Perbup Sumedang No. 76 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan 145 Tahun 2020; Perbup Sumedang No. 93 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa, Alokasi Dana Desa, Penyaluran yang meliputi antara lain tahapan penyaluran, tata cara pengajuan dan persyaratan. Selain itu juga mengatur mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025.
35 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2029
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa tuberkulosis merupakan salah satu masalah
kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan
dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya
penanggulangan Tuberkulosis yang komprehensif dan
terintegrasi; bahwa untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis
perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan
berkesinambungan dari pemerintah daerah, fasilitas
pelayanan kesehatan, organisasi profesi, lembaga swadaya
masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat; bahwa perlu disusun suatu pedoman Penanggulangan
Tuberkulosis melalui rencana aksi penanggulangan
tuberkulosis;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024;
Materi Pokok: Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen yang memuat aksi daerah berupa langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan; RAD disusun dengan sistematika: Pendahuluan, Analisa Situasi, Isu Strategis, Strategi dan Kegiatan, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi, Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2025.
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 51 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
UU No 12 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Perpres No 33 Tahun 2020, Permenkeu No 125 Tahun 2009, Permenkeu No 113 Tahun 2012, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 Tahun 2024, Perda Kab. Jombang No 6 Tahun 2022, Perda Kab. Jombang No 13 Tahun 2024, PerBup Jombang No 67 Tahun 2024
pedoman pelaksanaan APBD TA 2025 yang memuat ruang lingkup penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2025.
139
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan
Sosial Untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru
Ngaji, Marbot, Dan Penjaga Makam Di Kabupaten
Gresik
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah
Daerah Kabupaten Gresik terhadap Janda Miskin,
Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga
Makam di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025
serta untuk mengurangi resiko sosial dalam
kehidupan bermasyarakat, perlu memberikan
santunan; bahwa pemberian Bantuan Sosial untuk Janda
Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot,
Penjaga Makam di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran
2025 merupakan salah satu pelaksanaan
perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian
dari Nawakarsa atau berisi 9 (sembilan) langkah
program visi misi pembangunan Kabupaten Gresik
Baru untuk mendukung realisasi nawakarsa yang
merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Gresik; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja
bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Bantuan
sosial berupa uang adalah uang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim
piatu/pengelola lembaga kesejahteraan sosial, anak
yatim, janda miskin, nelayan miskin, marbot, penjaga
makam, Guru ngaji, masyarakat lanjut usia,
terlantar, cacat berat, bantuan dana pengobatan
untuk kesehatan putra putri pahlawan yang tidak
mampu, santunan korban kebakaran, banjir, dan
bencana alam/non alam lainnya.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2021, Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 44 Tahun 2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022.
Materi pokok: Maksud pemberian Bantuan Sosial ini dimaksudkan
sebagai mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah
terhadap Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru
Ngaji dan Penjaga Makam. Tujuan pemberian Bantuan Sosial kepada Janda Miskin,
Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam
untuk untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial, kerentanan sosial sehingga dapat memenuhi
kebutuhan dasar minimal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025.
Jumlah halaman : 11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada
perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Bupati Banjarnegara
Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2024; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang memperhatikan kemampuan masyarakat dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; bahwa sehubungan dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang secara signifikan, maka dipandang perlu adanya pemberian pengurangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Dasar dari peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan ini mengatur tentang besaran pemberian pengurangan PBB-P2 kepada wajib pajak yang masuk dalam perihal pelakasanaan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan
Perusahaan Perseroan Daerah Demak serta dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan,
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Perusahaan Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 18A, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 27, penyisipan Pasal 27A dan Pasal 27B, perubahan Pasal 29, penyisipan Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 29K, dan Pasal 29L, perubahan ayat (3) Pasal 31, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 35, penyisipan Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, dan Pasal 35F, perubahan Pasal 36, perubahan Pasal 37, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 44, perubahan ayat (1) huruf b Pasal 56, penyisipan Bab XXVIIA, penyisipan Pasal 65A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025.
Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2018 diubah.
26 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
