Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata cara pengenaan, perhitungan, pelaporan dan pembayaran atau penyetoran penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 ayat (1) huruf I, ayat (2) huruf i, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus berkewajiban membayar keuntungan bersih perusahaan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran atau Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;TATA CARA PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN;TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN DAN SANKSI;TATA CARA PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR DAN PENYETORAN KURANG BAYAR;KETENTUAN PERALIHAN;PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2024.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024; Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2018;
Dalam Pergub ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Hal pokok yang diatur:
1. Objek, Subjek dan Wajib Pajak
2. Pendaftaran Pendataan
3. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
5. Pembayaran/Penyetoran dan Sanksi Administratif
6. Pelaporan
7. Penelitian dan Pemeriksaan
8. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
9. Penghapusan Piutang
10. Keberatan
11. Bagi Hasil Pajak
12. Insentif Pajak
13. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2024.
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
18 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2024
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 49, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51017
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 25 TH. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 12 Th. 2017; Perpres No. 76 Th. 20113; Perpres No. 95 Th. 2018; PermenpanRB No. 62 Th. 2018; Permendagri No. 8 Th. 2023
PERGUB ini mengatur mengenai jenis Pengaduan; kelembagaan Pengelola Pengaduan; hak dan kewajiban; cara penyampaian Pengaduan; mekanisme Pengelolaan Pengaduan; pelindungan Pengadu; pemantauan dan evaluasi; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2017; dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019
20 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024
Kebijakan dan Strategi - Sistem Penyediaan Air Minum
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 48, BD.2024/NO.48
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
a. bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar
manusia yang harus dipenuhi dalam rangka
mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat,
berkualitas, dan produktif;
b. bahwa seiring dengan pertambahan penduduk dan
perubahan
pola
konsumsi masyarakat yang
menimbulkan bertambahnya kebutuhan air minum,
diperlukan penyelenggaraan sistem penyediaan air
minum yang menyeluruh, berkelanjutan, dan terarah;
c.
bahwa untuk memberikan pedoman dan menjamin
kepastian
hukum
dalam
penyelenggaraan
pengembangan sistem penyediaan air minum, perlu
diatur kebijakan dan strategi penyediaan air minum di
Daerah Istimewa Yogyakarta;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan
dan
Strategi
Daerah
Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2024 – 2028;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Pendahuluan; Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM; Isu Strategis, Permasalahan, dan Tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota; Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 101 HLM.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 48, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51016
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dapat dilakukan perubahan rencana kerja perangkat daerah, dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Permendagri No. 86 Th. 2017
PERGUB ini mengatur mengenai Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2024.
3 hal. (Tanpa Lampiran)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 48 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Pergub ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub Riau No. 15 Tahun 2024.
Pergub ini mengatur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang meliputi: a. pedoman penetapan tarif; b. jenis pelayanan yang dikenakan tarif; c. mekanisme pengusulan tarif pelayanan; d. perhitungan tarif; e. penetapan tarif; f. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan; g. pemanfaatan tarif; h. perubahan tarif; dan i. evaluasi tarif.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2024
PERGUB Prov. Nusa Tenggara Barat No. 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
ABSTRAK:
a. bahwa Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal
dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus telah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam rangka tertib administrasi Pembagian keuntungan bersih
pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan pemutakhiran klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur Keuangan Daerah terkait Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan,
Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang
Izin Usaha Pertambangan Khusus;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022; Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2020;
Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan,
Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang
Izin Usaha Pertambangan Khusus. Perubahan terkait Pasal 1 tentang Definisi, Pasal 3 terkait Penerimaan keuntungan bersih, Pasal 6 terkait surat pemberitahuan kewajiban yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Provinsi, Pasal 8 terkait Surat Ketetapan
Kurang Bayar.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
7 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 48, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 048
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (6)
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. RAD-PD Daerah Tahun 2024 - 2026; Bab 3. Perencanaan dan Penganggaran; Bab 4. RAD-PD Kabupaten/Kota; Bab 5. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 6. Pelaporan; Bab 7. Koordinasi dan Fasilitasi; Bab 8. Pembinaan; Bab 9. Pendanaan; Bab 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.
7 halaman; 177 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2024
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 47, BD.2024/NO.47
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 140 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 86 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 44 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53
Tahun 2023;
Materi Pokok: mengatur mengenai ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dalam lampiran I dan I.1
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 46 HLM
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 47 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara ONLINE.
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan sistem layanan kepegawaian yang efektif dan efisien serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraannya;bahwa pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan melalui Pelayanan Administrasi Kepegawaian secara Online guna pelayanan publik yang berkualitas sehingga penyelenggaraan pelayanan kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara dapat dioptimalkan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Online;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016;Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017;Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Gubernur Nomor 010 Tahun 2023;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023;Peraturan Gubernur Nomor 049 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SECARA ONLINE,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SECARA ONLINE;SISTEM INFORMASI;MONITORING DAN EVALUASI;SANKSI ADMINISTRATIF;PENDANAAN;KETENTUAN LAIN-LAIN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
46 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
