PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK PERATURAN
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2024 (1)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 11 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 69 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019, PP No 16 Tahun 2021, PP NO 34 Tahun 2021, PP No 4 Tahun 2023, PP No 35 Tahun 2023, Permendagri No 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pajak daerah, retribusi daerah, pemungutan pajak dan retribusi, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan, pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kerahasiaan data wajib pajak, ketentuan penyidikan, insentif pemungutan, ketentuan lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
Terdiri dari 59 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024
Deskripsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20225
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2024 (586)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka:
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023;
22.
Dalam peraturan ini diatur tentang Deskripsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Terdiri Atas 41 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2024
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2024 (585)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Peraturan dibentukdalam rangka:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
2. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah perlu menetapkan peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007;
3. Undang-Undang — Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang — Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan BPHTB bagi MBR, Kriteria MBR dan Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2024.
Terdiri Atas 11 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2024
Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2024 (584)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (l), Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengaturan Pajak Dan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2024.
Terdiri Atas 168 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2024
Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD 2024 (583)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Undang-Undang 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sinergi Pemungutan, Rekonsiliasi Pajak dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
Terdiri Atas 8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2024
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD 2024 (25)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 11 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pakian Dinas Aparatur Negara, Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2024.
Terdiri Atas 58 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2024
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD 2024 (281)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Peran Serta Masyarakat, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2024.
Terdiri Atas 22 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2024
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD 2024 (580)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 setahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan Restra BLUD, Susunan Dan Sistematika dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2024.
Terdiri Atas 9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2024
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD 2024 (579)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah;
Dasar Hukukm Peraturan Bupati ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kelembagaan, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2024.
Terdiri Atas 39 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2024
Strategi Inovasi Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2024 (578)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Strategi Inovasi Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka:
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting;
2. Bahwa prevalensi stunting di Kabupateri Gorontalo Utara masih cukup tinggi . sehingga diperlukan Strategi Inovasi program jercepatan penurunan prevalensi stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan;
3. Bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasandan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan stunting perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gorontalo Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Inovasi
program percepatan penurunan prevalensi Stunting;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Strategi Inovasi Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran, Kegiatan, Strategi Pendekatan, Tanggung Jawab Dan Peran Pemerintah Daerah, Reward Dan Punishment, Pembiayaan, Rencana Aksi Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2024.
Terdiri Atas 89 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
