Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal2 ayat (2) hurufk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan9 Pajak Daerah dari Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 49 Prp Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 1983, PP NO. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri No. 186/PMK.07/2010 dan No. 53 Tahun 2010, Perda Kab. Kampar No. 6 Tahun 2008, Perda Kab. Kampar No. 25 Tahun 2009
Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Objek pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1) jual beli;
2) Nkar menukar;
3) hibah;
4} hibah wasiat;
5) waris;
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum Iain;
) pemisahan hak yang mengakibatkan perallhan;
8) penunjukan pembeli dalam lelang;
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10)penggabungan usaha;
11)peIeburan usaha;
12)pemekaran usaha; atau
13)hadiah.
b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di luar pelepasan hak.
Hak atas tanah adalah:
a. hak millk;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakal;
e. hak millk atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2011.
35 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang sesuai dengan maksud undang-undang tersebut.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 19 tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Kampar No. 6 Tahun 2008, Perda Kab. Kampar No. 25 tahun 2009
Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Pemilik atau Pengusaha Restoran dengan pembayaran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,-/bulan. Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2011.
20 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditelapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang sesuai dengan maksud undang-undang tersebut.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 1983, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 tahun 2006, Perda Kab. Kampar No. 6 Tahun 2008, Perda Kab. Kampar No. 25 Tahun 2009,
Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak kepada Pemilik atau Pengusaha atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan,
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2011.
22 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 69 Tahun 2010,
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran, Wajib Retribusi adalah orang ini diwajibkan untuk melakukan potongan retribusi tertentu, Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan perumahan, bangunan pertokoan, bangunan pabrik, bangunan tempat usaha, kenderaan bermotor umum di Kabupaten Kampar diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2011.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 18 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun sebagai landasan untuk Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendgari No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 17 Tahun 2021, PMK No. 17/PMK.07/2021, PMK No.94/PMK.07/2021, Perda Prov. Riau No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 10 Tahun 2023, Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021, Perda Prov. Riau No. 3 Tahun 2019, Perda Kab. Kampar No. 20 Tahun 2007, Perda Kab. Kampar 6 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2022, Perbup Kampar No. 18 Tahun 2023
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
mi menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah
Tahun 2024.
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai benkut:
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun
2024;
Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah; dan
Bab IV. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009, Perda Kab. Kampar Nomor 20 Tahun 2007, Perda Kab. Kampar Nomor 20 Tahun 2007, Perda Kab. Kampar No. 6 Tahun 2016, Perbup. Kampar No. 9 Tahun 2022
Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan
pembarigunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar
untuk priode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Renja PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
c. BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024
ABSTRAK:
ahwa sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024 terjadi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan, maka perlu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 80 tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2007, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 10 Tahun 2023, Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, Perda Prov. No. 12 Tahun 2017, Perda Prov. No. 3 Tahun 2019, Perda Kab. kampar No. 20 Tahun 2007, Perda No. 6 Tahun 2016, Perbup. Kampar No. 9 Tahun 2022, Perbup. Kampar 17 Tahun 2023
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang
selanjutnya disingkat P-RKPD, merupakan dokumen
perencanaan daerah yang mempunyai kedudukan yang
strategis untuk menjembatani antara perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan serta sebagai landasan
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)
dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-
PPAS) untuk menyusuri Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD)
Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rericaria pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunanjangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025
UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2020, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Prov. Riau No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Kampar No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Kampar No.20 Tahun 2007, Perda Kab. Kampar No. 6 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati mi ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Bahwa dalam usaha menindakianjuti ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara
berkelanjutan yang cepat, mudah, terjangkau, aman,
nyaman perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, Perpres No. 89 Tahun 2021, PermenPANRB No. 15 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenPANRB No. 14 Tahun 2017, Permendagri No. 138 Tahun 2017, PermenPANRB No. 62 Tahun 2018, PermenPANRB No. 92 Tahun 2021, Perbup No. 69 Tahun 2021
Penyelenggara MPP bertujuan untuk:
a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterj angkauan,
keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan;
b. meningkatkari daya saing global dalam memberikan
kemudahan berusaha di daerah;
c. menyatukan berbagai bentuk pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan instansi Vertikal, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta; dan
d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas serta pengintegrasian pelayanan dalam satu pusat layanan yang mudah diakses oleh masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana Di Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perlindungan clan Penyelamatan Arsip dari Bencana, perlindungan clan penyelamatan arsip dari bencana di Daerah menjadi tanggung jawab dari Lembaga Kearsipan di Daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 12 Tahun 1956; UU No 43 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 2019; PP No 28 Tahun 2012; Permendagri No 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 46Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019; Perda Kab Kampar Nomor 7 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 8 (delapan) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pelindungan Dan Penyelamatan Arsip; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
19 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
