Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 04
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan penanaman modal di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa percepatan dalam pembangunan ekonomi di Daerah perlu dilakukan melalui pembangunan komitmen dalam upaya memberikan rasa aman dan kemudahan dalam berinvestasi melalui Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
c. bahwa untuk memberikan dasar dan jaminan kepastian hukum bagi Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan senbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan; Bab 3. Peta Potensi Penanaman Modal; Bab 4. Promosi Penanaman Modal; Bab 5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terintergrasi; Bab 6. Pelayanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal; Bab 7. Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal; Bab 8. Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal; Bab 9. Partisipasi Masyarakat; Bab 10. Pendanaan; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
23 halaman; 5 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 03
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Perizinan; Bab 3. Persyaratan Perizinan Berusaha; Bab 4. Pelaksanaan Pelayanan; Bab 5. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; Bab 6. Pengelolaan Informasi; Bab 7. Penyuluhan kepada Masyarakat; Bab 8. Pelayanan Konsultasi; Bab 9. Pendampingan Hukum; Bab 10. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 11. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 13. Pelaporan; Bab 14. Partisipasi Masyarakat; Bab 15. Pendanaan; Bab 16. Ketentuan Penyidikan; Bab 17. Ketentuan Pidana; Bab 18. Ketentuan Peralihan; Bab 19. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
35 halaman; 7 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor53
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data;
b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selaras dengan visi dan misi Kabupaten Belu "Mewujudkan Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif" dan Misi Pendidikan yaitu "Mewujudkan Pendidikan yang Relevan dan Berkualitas Tinggi, Merata dan Berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi";
c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data, perlu disusun Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sasaran; Bab 3. Pelaksanaan Dukungan; Bab 4. Pendampingan Tugas; Bab 5. Monitoring dan Evaluasi; Bab 6. Capaian Keberhasilan Dukungan; Bab 7. Alokasi Anggaran; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian, serta berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan, oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Penanggulangannya dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Strategi dan Kebijakan; Bab 4. Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis; Bab 5. Jejaring Kerja dan Kemitraan; Bab 6. Kolaborasi TB HIV; Bab 7. TB Anak; Bab 8. Manajemen Terpadu Pengendalian; Bab 9. Peran Serta Masyarakat; Bab 10. Sistem Informasi Dalam Pencatatan dan Pelaporan; Bab 11. Sumber Daya; Bab 12. Pembiayaan; Bab 13. Monitoring dan Evaluasi; Bab 14. Sanksi Administrasi; Bab 15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Perlindungan Terhadap Pelapor
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan;
b. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat dipandang perlu menyusun pedoman, kriteria dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan Perlindungan Terhadap Pelapor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Perlindungan Terhadap Pelapor.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokrasi Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Prinsip Penanganan Pengaduan Masyarakat; Bab 5. Sumber Pengaduan; Bab 6. Kriteria dan Jenis Pengaduan yang Ditindaklanjuti; Bab 7. Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat; Bab 8. Tindak Lanjut; Bab 9. Perlindungan Terhadap Perlapor; Bab 10. Evaluasi; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
11 halaman; 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas; Bab 3. Pembuatan Naskah Dinas; Bab 4. Pengamanan Naskah Dinas; Bab 5. Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas; Bab 6. Pengendalian Naskah Dinas; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 halaman; 52 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 33 Tahun 2023
Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Atensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Atensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan kriteria penerima bantuan program bantuan atensi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Atensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Bupati Belu Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati Belu Nomor 91 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Atensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Atensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 diubah
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa klasifikasi arsip merupakan salah satu instrumen wajib dalarn penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4.1/8557/SJ tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Belu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Belu perlu ditinjau kernbali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Belu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman; 76 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diwajibkannya Badan Layanan Umum Daerah, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Pemerintah Desa untuk melakukan transaksi pembayaran secara non tunai dan adanya perubahan pada tata cara pembayaran non tunai, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Belu Nomor 26 Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Non Tonai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Belu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu diubah
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya penambahan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu, maka perlu dilakukan penyesuaian wajib lapor terhadap Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 1.a Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu diubah
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
