Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 49
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisicn guna meningkatkan kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Perangkat Daerah melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan FungsionaJ;
b. bahwa penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Belu telah memperoleh rekomendasi Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor : 061/4244/OTDA tanggal 29 Juni 2021 Hal : Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Praturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi; Bab 3. Tugas dan Fungsi; Bab 4. Jabatan Fungsional; Bab 5. UPTD; Bab 6. Tata Kerja; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Belu Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman; 14 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 48 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Belu Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 48
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna mcningkatkan kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu, perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Perangkat Daerah melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional;
b. bahwa penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Belu telah memperoleh rekomendasi Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor : 061/4244/OTDA tanggal 29 Juni 2021 Hal : Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintnh Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi; Bab 3. Tugas dan Fungsi; Bab 4. Jabatan Fungsional; Bab 5. UPTD; Bab 6. Tata Kerja; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Belu Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 halaman; 27 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 46 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Belu Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu, perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Perangkat Daerah melaiui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
b. bahwa penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Belu telah memperoleh rekomendasi Menteri Dalam Negeri melaiui Surat Nomor : 061/4244/OTDA tanggal 29 Juni 2021 Hal : Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refonnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi; Bab 3. Tugas dan Fungsi; Bab 4. Jabatan Fungsional; Bab 5. Tata Kerja; Bab 6. Ketentuan Peralihan; Bab 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Belu Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 halaman; 14 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 42
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mernpercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan daya saing desa, serta pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna dan berkesinambungan perlu dilakukan pemekaran desa yang telah ada dengan membentuk desa persiapan;
b. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil kajian Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Belu Nomor: DPMD.010/338/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, perlu menyiapkan pembentukan desa persiapan dengan Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Di Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20220; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Pembentukan Desa Persiapan, Luas Wilayah Desa Persiapan, Batas Wilayah Desa Persiapan dan Pusat Pemerintahan Desa Persiapan; Bab 5. Cakupan Wilayah Desa Persiapan dan Jumlah Penduduk Desa Persiapan; Bab 6. Pemerintahan dan Kewenangan Desa Persiapan; Bab 7. Perangkat Desa dan Struktur Organisasi Desa Persiapan; Bab 8. Pembiayaan Desa Persiapan; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan Desa Persiapan; Bab 10. Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
21 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengatakan bahwa tugas melakukan setiap kepala daerah mempunyai koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belu tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tata Kelola SPBE; Bab 3. Manajeman Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik; Bab 4. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Bab 5. Penyelenggara Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik; Bab 6. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE; Bab 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan anggaran berbasis kinerja, disusun berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pe!ayanan minimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Peraturan Bupati Belu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022 diubah
4 halaman; 38 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Staf Khusus Bupati Belu
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah, sedangkan pada huruf e dinyatakan bahwa Kepala Daerah berwenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka melancarkan penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 diperlukan langkah strategis, oleh karena itu perlu didukung staf khusus yang memiliki kemampuan analisis secara komprehensif terhadap permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Bupati Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan dan Kedudukan; Bab 3. Tugas dan Fungsi; Bab 4. Tata Kerja; Bab 5. Pengangkatan dan Pemberhentian; Bab 6. Keuangan; Bab 7. Pelaporan; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati Belu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, maka Peraturan Bupati Belu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain, perlu ditinjau kembali karena harus menyesuaikan dengan regulasi yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Prinsip Perjalanan Dinas; Bab 4. Perjalanan Dinas Jabatan; Bab 5. Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan; Bab 6. Kegiatan Rapat, Seminar, Workshop dan Sejenisnya; Bab 7. Biaya Perjalanan Dinas; Bab 8. Penggolongan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan; Bab 9. Perjalanan Dinas Pindah; Bab 10. Biaya Perjalanan Dinas Pindah; Bab 11. Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan; Bab 12. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; Bab 13. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2022.
Peraturan bupati Belu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29 halaman; 24 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Bab 3. Kekuasaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa; Bab 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Bab 5. Pengelolaan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Ketentuan Lain-Lain; Bab 8. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
29 halaman; 70 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Belu Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana amanat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalarn Rangka Mendukung Kebijkaan keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Pemerintah Kabupaten Belu Perlu memberikan dana bantuan sosial kepada pelaku usaha Mikro;
b. bahwa untuk melaksanakan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman umum yang mengatur tata cara penyaluran bantuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro Dampak Corona Virus Disease 2 019 (COVID 19)Di Kabupaten Belu Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020;
Peraturan tersebut mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Belu Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
3 halaman; 14 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
