Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 225
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pendataan Dan Kriteria Kemiskinan Ekstrem
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program pendataan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Pangkalpinang diperlukan pedoman pendataan dan
kriteria kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan keadaan
dan situasi masyarakat di Kota Pangkal Pinang. bahwa berdasarkan Diktum Ketiga angka 30 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, mengamanatkan bahwa Para Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah
kabupaten/kota, sehingga perlu ditetapkan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota.
Dasar Hukum PERWAKO ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020.
PERWAKO ini mengatur tentang Tata Cara Pendataan Dan Kriteria Kemiskinan Ekstrem yaitu meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kriteria Kemiskinan Ekstrem Daerah, Mekanisme Pendataan Dan Pemuktahiran Data Penduduk Miskin Ekstrem Daerah, Penetapan Data Hasil Pendataan Dan Verifikasi Faktual, Koordinasi, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
7
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pangkal Pinang Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 223
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan untui memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kota Pangkal Pinang No. 18 Tahun 2016; dan Perda Kota Pangkal Pinang No. 8 Tahun 2023.
Perwali ini mengatur tentang: mengubah ketentuan Pasal 2 tentang rincial APBN tahun anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
Perwali ini mengubah Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
7 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 13, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 219
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam, Dan Bantuan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2024.
Perwali ini mengatur tentang: masa pajak dan tahun pajak; wilayah dan kewenangan pemungutan; mekanisme pendaftaran dan pendataan; pelaporan; penetapan SSPD; pelaksanaan pembayaran dan penyetoran; BPHTB; mekanisme pembetulan dan pembatalan; pelaksanaan penagihan; optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data; pengawasan; pelaksanaan pemeriksaan; pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; penghapusan piutang pajak; dan pembebasan BPHTB program sertifikat hak atas tanah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Perwali ini mencabut ketentuan: Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kota Pangkalpinang; Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Kota Pangkalpinang; Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Kota Pangkalpinang; Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hptal Kota Pangkalpinang; Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 55 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Saran Burung Walet Kota Pangkalpinang; Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 57 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Kota Pangkalpinang; Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 61 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran; dan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Kota Pangkalpinang
48 Hlm (Lampiran: 6 Hlm)
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 12, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 218
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Dan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Prov. Kepulauan Bangka Belitung No. 2 Tahun 2024; Perda Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2024; dan Pergub Kepulauan Bangka Belitung No. 17 Tahun 2019.
Perwali ini mengatur tentang: jenis pajak; wilayah dan kewenangan pemungutan; pendaftaran dan pendataan; pelaporan; pendataan; tata cara perhitungan pajak; penetapan; pembetulan dan pembatalan; pembayaran dan penyetoran; pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya; penagihan; optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data; pemeriksaan; pengawasan; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; penghapusan piutang pajak; kewenangan; tata cara penghapusan; dankeberatan dan banding.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Perwali ini mencabut peraturan: Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah Kota Pangkal Pinang dan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Kota Pangkal Pinang.
57 hlm (Lampiran: 10 Hlm)
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 11, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 217
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota.
Dasar Hukum Perautran Wali Kota ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; dan Perda Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2024.
Perwali ini mengatur tentang: pendaftaran dan pendataan; penetapan besaran pajak; pembayaran dan penyetoran; pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; pemeriksaan; penagihan; penghapusan poutang pajak; pengaturan lain yang berhubungan dengan tata cara pemungutan; dan pemungutan secara elektronik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Perwali ini mencabut Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pemungtan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
51 Hlm (Lampiran: 8 hlm)
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 10, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 216
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mendukung pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 2017; Permendikbud No. 20 Tahun 2018; dan Perda Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015.
Perwali ini mengatur tentang: pelaksanaan pendidikan antikorupsi; mekanisme koordinasi; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; penghargaan; dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
10 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 215
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; dan Perpres No. 16 Tahun 2018.
Perwali ini mengatur tentang: kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa; pelaku pengadaan barang/jasa; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan barang/jasa; pelaksanaan pengadaan barang/jasa; pengawasan; dan larangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Peraturan Direktur ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perwali ini diundangkan.
26 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 213
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024, maka
dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam
Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota.
Dasar Hukum PERWAKO ini adalah Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaaan Pengelolaan dan Tanggung, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor I Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
PERWAKO ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan EvaluasiPemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021
6
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 208
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Batas Wilayah Kelurahan Di Kota Pangkalpinang
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Permendagri No. 114 Tahun 2019; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2011; Perda Kota Pangkalpinang No. 02 Tahun 2011; dan Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur tentang: Batas wilaya kelurahan di Kecamatan Bukit Intan; batas wilayah keluarahan di Kecamatan Taman Sari; batas wilayah di Kecamatan Pangkal Balam; batas wilayah kelurahan di Kecamatan Rangkui; batas wilayah kelurahan di Kecamatan Gerunggang; batas wilayah kelurahan di Kecamatan Gabek; dan batas wilayah kelurahan di Kecamatan Girimaya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
178 Hlm (Lampiran: 50 Hlm)
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 1, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 207
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu menetapkan peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 tahun 2017; Permendagri No. 36 tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016; dan Perda Kota Pangkalpinang No. 8 Tahun 2023.
Perwali ini mengatur tentang: mengubah ketentuan Pasal 2 tentang rincian APBD tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024.
Perwali ini mengubah Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
