Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka pendanaan tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2023;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 27) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan barang daerah milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mendapatkan data yang reliabel sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai, diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 28 (dua puluh delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pelaksana dan Objek Inventarisasi; Tahapan Inventarisasi; Pelaporan Inventarisasi; Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
Bahwa Malaria menjadi masalah kesehatan sebagai penyakit menular yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian, menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk LembagaSwadaya Masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Ini Berisi 13 (tiga belas) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Jenis dan Strategi Eliminasi Malaria; Penemuan, Surveilans Migrasi Dan Tata Laksana Kasus Malaria; Pencegahan Dan Penanggulangan Faktor Resiko; Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; Pemberdayaan Masyarakat; Tim Koordinasi Eliminasi Malaria; Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; Peningkatan Sumber Daya Manusia; Pencatatan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa masih terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir beserta perubahannya perlu dilakukan perubahan kembali.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 77 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2023;
Beberapa ketentuan dalam Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 80), diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Bahwa berdasakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Jenis dan Komponen ASB; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Bahwa berdasakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 80 Tahun 2023;
Peraturan ini mengatur tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa terdapat beberapa barang dan jasa yang akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 dari berbagai perangkat daerah yang tidak terakomodir dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 80 Tahun 2023;
Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 21) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 21) diubah sebagai berikut: 1. Lampiran pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 5 (lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pedoman SAKIP; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) dan Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala Dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan Kenaikan gaji berkala diberikan kepada PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari (dua) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan PyB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PyB.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 5 (lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Lamp I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
