Peraturan Bupati (Perbup) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 78
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
ABSTRAK:
Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa bertujuan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Anggaran pendapatan dan belanja desa disusun sesuai dengan potensi dan kondisi setiap desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dea yang efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran serta memperhatikan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diperlukan pedoman penusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendes Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendes Nomor 21 Tahun 2020; Permendagri Nomor 73 Tahun 2020; Permendes Nomor 8 Tahun 2022.
Peraturan bupati ini mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini terdiri dari empat pasal dan satu lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 75 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 75, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 76
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Penerima Manfaat Melalui Program Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dimana pengaturan mengenai Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permensos Nomor 5 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 134/PMK.07/2022; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2022; Perbup Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2022.
Peraturan bupati ini bertujuan untuk memuat tata cara penyaluran program penanganan dampak inflasi tahun 2022 kepada penerima manfaat bantuan sosial. Sasaran penyaluran program penanganan dampak inflasi tahun 2022 adalah penduduk Belitung Timur yang masuk dalam penerima manfaat BLT Penanganan Dampak Inflasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 75
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noor B/1145/M.SM.04.00/2022 hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, maka penetapan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan penyesuaian.
UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpanrb Nomor 34 Tahun 2011; Permenpanrb Nomor 39 Tahun 2013; Permenpanrb Nomor 41 Tahun 2018.
Peraturan ini menetapkan perubahan pada ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III. Terdapat penambahan satu bab, yakni bab IIIA dan penambahan satu pasal yaitu pasal 5A yang berkaitan dengan hasil evaluasi jabatan menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN. Terdapat tiga lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 74
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka menentukan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh Jabtan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas, maka perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 11 Tahun 2017 yang terkahir diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; Permenpanrb Nomor 38 Tahun 2017; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020; Perbup Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022; Perbup Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2022; Perbup Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2022; Perbup Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022; Perbup Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2022.
Peraturan menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan maksud menjadi dasar pedoman/pertimbangan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan untuk mewujudkan objektifitas, kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 72
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PMK Nomor 238/PMK.05/2011; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan bupati ini menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 67 Tahun 2022
Standar / Pedoman-Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 68
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemerintah daerah menyusun petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas elektronik. Untuk menunjang pelaksanaan administrasi tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi dan implementasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 28nTahun 2012; PP Nomor 71 Tahun 2019; PP Nomor 95 Tahun 2018; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permenpanrb Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020; Perbup Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur penggunaan pedoman pengelolaan TNDE yang diajukan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penelnggaraan TNDE serta terwujudnya keterpaduan pelaksanaan TNDE di PD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 67
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Untuk melakukan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020; Perda Kab. Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022.
Peraturan bupati ini menjadi pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pemerintah Kab. Belitung Timur. Peraturan ini bermaksud untuk mendorong unit-nit kerja agar memberkaskan arsip dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktif. Peraturan ini juga bertujuan menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinasms di lingkungan Pemerintah Kab. Belitung Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 66
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggara pengadaan barang dan jasa yang profesional, penuh integritas, dan senantiasa menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadan untuk mencapai hasil pengadaan barang dan jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, pengadaan barang dan jasa di Kab. Belitung Timur wajib menerapkan etika pengadaan barang dan jasa yang merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas perlu didukung sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang dan jasa yang menjunjung tinggi kode etik pengadaan barang dan jasa.
UU No. 28/1999; UU No. 5/2003; UU No. 14/2008; UU No. 5/2014; UU No. 23/2014 yang terakhir diubah dengan UU No. 11/2020; PP No. 42/2004; PP No. 16/2018 yang terakhir diubah dengan PP No. 12/2021; Permendagri No.112/2018; Permenpanrb No. 90/2021; Peraturan LKPP No. 15/2019; Peraturan LKPP No. 10/2021; Perda No. 12/2015; Perbup No. 8/2019; Perbup No. 47/2020
Peraturan bupati ini mengatur kode etik penyelenggara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kab. Belitung Timur. Aspek yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari nilai dasar, prinsip pengadaan barang dan jasa, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, sekretariat majelis pertimbangan kode etik, dan penanganan pelanggaran kode etik,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan surat Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 065/0542/VI tanggal 16 Agustus 2022, hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT), Kab. Belitung Timur memenuhi syarat untuk dibentuk UPT Daerah Satuan Pendidikan Non Formal.
UU No. 27/2000; UU No. 5/2003; UU No.20/2003; UU No. 5/2014; UU No. 23/2014 yang terakhir diubah dengan UU No. 11/2020; PP No. 17/2010 yang terakhir diubah dengan PP No. 66/2010; PP No. 57/2021 yang terakhir diubah dengan PP No. 4/2022; Permenpanrb No. 15/2010; Permendikbud No. 4/2016; Permendagri No. 12/2017; Perda No. 10/2011 yang terakhir diubah dengan Perda No. 1/2017; Perda No. 10/2016 yang terakhir diubah dengan Perda No. 3/2020.
Peraturan bupati ini menetapkan struktur organisasi atas Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonfrmal Sanggar Kegiatan Belajar. Aspek yang diatur adalah pembentukan, kedudukan dan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, dan pembiayaan. Terdapat satu lampiran yang merupakan bagan susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melaporkan kekayaannya. sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu mengatur tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yaitu meliputi Ketentuan Umum, Wajib Lapor LHKPN, Penyampaian LHKPN, Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
