Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2),
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Kendal yang meliputi Program TSP, Tata Cara Penyampaian Program TSP, Pelaporan Dan Pemantauan, Penghargaan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
19 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2014; bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal dapat berjalan dengan lancar maka perlu merubah Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, dst;
Peraturan ini mengatur tentang perubahan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2014, dalam hal ini yang diubah terletak pada Bab 3 yang berisikan Mekanisme Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2014.
4 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 37 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pendidik wiyata bhakti pendidikan formal pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang berupa bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal;
bahwa agar dalam pelaksanaan bantuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2014 ini berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014.
10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2014
KesehatanKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Nunukan No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan terkait dengan pengelolaan dana kapitasi, perlu adanya pedoman pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No.2 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.101 Tahun 2012; Perpres No.72 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.111 Tahun 2013; Perpres No.32 Tahun 2014; Perda Kabupaten Nunukan No.4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Penganggaran dan Pemanfaatan
BAB III Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB IV Pertanggungjawaban
BAB V Pengawasan
BAB VI Ketentuan Peralihan
BAB VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
28 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2014
Bantuan Iuran Daerah – Jaminan Kesehatan Nasional – Kabupaten Nunukan
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD 2014 (26)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan serta tetap sasaran pemberian Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Nunukan.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.101 Tahun 2012; Perpres No.72 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.111 Tahun 2013; Perpres No.32 Tahun 2014; Perda Kabupaten Nunukan No.4 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Sasaran dan Penerima Manfaat PBID-JKN; Bab IV Penetapan Kriteria PBID-JKN; Bab V Prosedur Pendataan PBID-JKN; Bab VI Tim Verifikasi dan Penetapan Peserta PBID-JKN; Bab VII Pendaftaran Penerima PBID-JKN dan Evaluasi; Bab VIII Pelayanan Kesehatan Peserta PBID; Bab IX Pendanaan Iuran; Bab X Ketentuan Peralihan; Bab XI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Prosedur Pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi Penerima Manfaat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Kabupaten Nunukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Semarang Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya menanggulangi
kemiskinan telah dilakukan berbagai program
secara terpadu dan stimulan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Masyarakat, diantaranya
adalah melalui Program Beras Untuk Rumah
Tangga Miskin (RASKIN);
bahwa agar dalam pelaksanaan program Beras
Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di
Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar, efektif
dan tepat sasaran serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun
petunjuk teknis pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huru.f a clan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Semarang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
33 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2014
Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaSubsidi, PSOKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mengubah
Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nunukan No. 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subisidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya kekeliruan penunjukan ayat dalam Perbup Nunukan No. 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subisidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan, maka peraturan tersebut perlu diubah untuk memberikan kepastian hukum.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Nunukan No.15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Nunukan No.4 Tahun 2009; Perbup Nunukan No.43 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nunukan No.40 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur mengenai: Ketentuan Pasal 4 ayat (2f); Ketentuan Bab IIA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2014.
Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nunukan No. 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah, Subisidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Nunukan
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 75 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan produksi air bersih di
daerah pedesaan di wilayah Kabupaten Semarang maka
dipandang perlu diberikan dana bantuan sosial kepada
masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana air
bersih pedesaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan
sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan bagi bantuan
dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Pembentukan Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2013.
9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 74 Tahun 2013
Pemberian Hibah kepada organisasi sosial kemasyarakatan
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 74, BD.2013/NO.74
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberdayaan Organisasi Sosial
Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang agar ikut aktif
berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat, maka perlu didukung dengan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupa Hibah
kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten
Semarang untuk kegiatan peningkatan jejaring kerjasama
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat;
bahwa agar dalam penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar, tepat
sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu
disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada
Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang
untuk kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2013.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 73 Tahun 2013
Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang
Pemberian bantuan sosial KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT UNTUK GURU
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BD.2013/NO.73
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam menjamin terselenggaranya pendidikan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian bantuan
sosial yang diperuntukkan kepada guru Madrasah Diniyah,
guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu, guru sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada guru Madrasah Diniyah, guru sekolah Minggu Nasrani, guru sekolah Minggu Hindu dan guru sekolah Minggu Budha dapat berdaya guna, berhasil guna dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu dan Guru Sekolah Minggu Budha di
Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun
2011;
Didalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang ketentuan Pasal 1 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2013.
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Sekolah Minggu Nasrani, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang diubah.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat