Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 366 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1951

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pengubah dan Menambah Peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47, Mengenai Idzin Masuk dan Idzin Tinggal untuk Bangsa Asing ke/di Indonesia

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

UU Darurat Nomor 4 Tahun 1951.pdf

Undang-undang Darurat No. 41 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Menaikan Bea yang Dikenakan untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

UU Darurat Nomor 41 Tahun 1950.pdf

Undang-undang Darurat No. 40 Tahun 1950

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Surat Perjalanan Republik Indonesia

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

UU Darurat Nomor 40 Tahun 1950.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mengubah

Permenlu No. 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas

Download file:

PERMENLU-13-2022.pdf

Paspor Diplomatik - Paspor Dinas

2022

Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 13, BN 2023 (1033) : 7 Halaman, jdih.kemlu.go.id

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan organisasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2011; UU No, 31 Tahun 2013; Kepres No.108 Tahun 2003; Perpres No. 116 Tahun 2020; Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004; Dan Permenlu No. 6 Tahun 2021
Permenlu ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenlu Nomor 2 Tahun 2019.

CATATAN:

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
Lampiran file: 7 hlm.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mengubah

Permenlu No. 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan Dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri

Download file:

Peraturan Menteri Luar Ne...No. 6 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenlu No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

Mencabut

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 089/PK/V/95/01 Tahun 1995 tentang Pemberian, Perubahan, Isi dan Pencabutan Paspor Diplomatik, Paspor Dinas dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Download file:

Permenlu No. 2 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Izin Tinggal Diplomatik Dan Izin Tinggal Dinas

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenlu No. 9 Tahun 2024 tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas

Download file:

Permenlu No. 8 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Visa Diplomatik Dan Visa Dinas

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenlu No. 8 Tahun 2024 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas

Download file:

Permenlu No. 6 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

Permenkumham Nomor 22 Tahun 2024.pdf

Keimigrasian - Pejabat Imigrasi - Perwakilan Republik Indonesia - Luar Negeri

2024

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 22, BN 2024 (624) : 10 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri

ABSTRAK:

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penempatan perwakilan keimigrasian dan pelaksanaan fungsi keimigrasian pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri maupun tempat lain di luar negeri, perlu mengatur mengenai pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri yang berasal dari unsur pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 6 Tahun 2011; PP Nomor 31 Tahun 2013; Keppres Nomor 108 Tahun 2003; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Keputusan Menlu Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004; Permen PANRB Nomor 62 tahun 2020; dan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023.
Permenkumham ini mengatur mengenai Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pejabat Imigrasi di Perwakilan merupakan unsur pelaksana fungsi Keimigrasian dalam struktur organisasi Perwakilan yang meliputi: a. atase imigrasi; b. staf teknis imigrasi; c. pembantu atase imigrasi; dan d. pembantu staf teknis imigrasi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2024.
Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi dan tugas Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan Pejabat Imigrasi di KDEI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran file: 10 hlm.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

Permen Imipas No. 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora
Ketentuan Pasal 43, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mencabut

Permenkumham No. 11 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Format Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas
Pada saat Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024 ini mulai berlaku, Permenkumham Nomor 11 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mengubah

Permenkumham No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

Download file:

Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024.pdf

Visa - Izin Tinggal

2024

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 11, BN 2024 (186) : 49 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang visa dan izin tinggal dan memberikan kepastian hukum dalam pemberian visa dan izin tinggal, serta untuk melaksanakan penyesuaian kebijakan Golden Visa, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 6 Tahun 2011; PP Nomor 31 Tahun 2013; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018; Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023; dan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651), diubah sebagai diatur dalam Permenkumham ini. Selain itu terdapat penambahan beberapa pasal baru dalam Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal. Visa kunjungan diterbitkan dalam bentuk stiker atau elektronik. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan: a. wisata; b. keluarga; c. meneruskan perjalanan ke negara lain; d. bisnis; e. mengikuti rapat; f. melakukan pembelian barang; g. menjalani pengobatan; h. tugas pemerintahan; i. prainvestasi; j. melakukan pembuatan film; k. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; l. seni dan budaya; atau m. olahraga yang tidak bersifat komersial.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2024.
Permenkumham ini mengubah Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan mencabut Permenkumham Nomor 11 Tahun 2015.
Lampiran file: 49 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1951.