Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025

Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Permen Imipas ini mengatur mengenai Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora. Diaspora yang akan masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bentuk Singkat

Permen Imipas

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Tanggal Penetapan

07 Februari 2025

Tanggal Pengundangan

07 Maret 2025

Tanggal Berlaku

06 Mei 2025

Sumber

BN 2025 (156) : 33 hlm.; https://kemenimipas.go.id/

Subjek

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 111 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permen Imipas Nomor 3 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut sebagian :

Permenkumham No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal
Ketentuan Pasal 43, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Permenkumham No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal
Ketentuan Pasal 43, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Visa - Izin Tinggal - Fasilitas dan Kemudahan - Pengawasan Keimigrasian - Diaspora
2025
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan NO. 3, BN 2025 (156) : 33 hlm.; https://kemenimipas.go.id/
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan TENTANG Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora
ABSTRAK:	Untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian visa, izin tinggal, fasilitas dan kemudahan keimigrasian serta pelaksanaan pengawasan keimigrasian bagi orang asing eks warga negara Indonesia, keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua, suami atau istri dari eks warga negara Indonesia, suami atau istri dari keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua, suami atau istri dari warga negara Indonesia dan anak hasil perkawinan yang sah antara orang asing dengan warga negara Indonesia, perlu dilakukan pengaturan. Dasar hukum Permen Imipas ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2011; PP No. 31 Tahun 2013; Perpres No. 157 Tahun 2024; dan Permen Imipas No. 1 Tahun 2024. Permen Imipas ini mengatur mengenai Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora. Diaspora yang akan masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:	Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2025. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 43, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 33 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521