Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Perlindungan Sosial Yang Bersumber Dari Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 untuk
Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya, digunakan
untuk mendanai kegiatan yang mendukung penurunan
kemiskinan di daerah yang salah satunya diprioritaskan
untuk Bantuan Langsung Tunai Perlindungan Sosial;
bahwa Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan
Perlindungan Sosial Kota Surakarta bertujuan untuk
memberikan pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan
Langsung Tunai Perlindungan Sosial Yang Bersumber dari
Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai
Perlindungan Sosial yang bersumber dari Sisa Dana
Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 Kota Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Perlindungan Sosial Yang Bersumber Dari Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 Kota Surakarta
yang meliputi
Sasaran, Alokasi Dan Kriteria, Pendataan, Verifikasi Dan Penetapan Penerima, Pendanaan, Penyaluran, Penarikan Dana BLTPS, Pelaporan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
8 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 100 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 . Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
5 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 97 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset
Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta
yang meliputi
Objek Retribusi, Pendaftaran Dan Pendataan, Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran, Pelaporan, Penagihan Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan, Keberatan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
22 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Dumai Nomor 95 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 95, BD. 2023/No. 62 Seri E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Operasional Angkutan Barang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kota Dumai
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota
Dumai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Barang di Jalan serta untuk menjamin
keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaran
Jalan, perlu adanya ketentuan mengenai operasional
angkutan barang pada ruas jalan di wilayah Kota
Dumai.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab dan 11 (sebelas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Ruas Jalan; Waktu Larangan Operasi; Isi Muatan; Sosialisasi; Pengawasan, Penertiban, Dan Evaluasi; Sanksi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 95 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pucangsawit Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pucangsawit Kota Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pucangsawit Kota Surakarta yang meliputi Penerima Remunerasi, Bentuk Dan Peruntukan Remunerasi, Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Pesangon, Bonus, Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Peraturan Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 94 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Manahan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Manahan Kota Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sibela Kota Surakarta yang meliputi Penerima Remunerasi, Bentuk Dan Peruntukan Remunerasi, Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Pesangon, Bonus, Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Peraturan Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 93 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gajahan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gajahan Kota Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gajahan Kota Surakarta yang meliputi Penerima Remunerasi, Bentuk Dan Peruntukan Remunerasi, Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Pesangon, Bonus, Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Peraturan Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2024
Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penilaian Nilai Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7)
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Nilai Jual Objek Pajak; Penilai; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penilaian Nilai Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 39 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 92 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Jayengan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Jayengan Kota Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Jayengan Kota Surakarta yang meliputi Penerima Remunerasi, Bentuk Dan Peruntukan Remunerasi, Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Pesangon, Bonus, Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Peraturan Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.4 Tahun 2021 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bagi Guru dan Pengawas Sekolah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Guru dan Pengawas
Sekolah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Yogyakarta harus memiliki integritas dan profesionalitas tinggi; bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Yogyakarta yang profesional dan berintegritas, perlu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas
Sekolah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi
Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Parameter Tambahan Penghasilan Pegawai; Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Indikator; Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai; Penghentian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas
Sekolah, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Jumlah Halaman: 11 hlm. Lampiran: 4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
