Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (Perwali)

Menemukan 33.230 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perwali Salatiga Tahun 2024 No 51.pdf

Usaha Kesehatan Sekolah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 51, BD.2024/NO.52

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku serta lingkungan hidup yang sehat; bahwa untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat serta derajat kesehatan lembaga pendidikan di Kota Salatiga, diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan lingkungan sekolah, perlu adanya pengaturan mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah yang meliputi Sasaran Dan Tujuan, Kegiatan Pokok UKS, Hak Dan Kewajiban Sekolah, TP UKS Dan Tim Pelaksana UKS, Pengawasan Dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Koordinasi, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
11 halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Ketentuan Umum Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 60 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 58 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali No.84 Tahun 2017 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Yogyakarta No.102 Tahun 2010 ttg Juklak Perda Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2010 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Perwali Kota Yogyakarta No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Perwali Kota Yogyakarta No. 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perwali No. 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2011 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Download file:

Perwal Kota Jogja Nomor 51 Tahun 2024.pdf

pajak-daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 51, BD.2024/NO. 51

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 54, Pasal 60 ayat (5), Pasal 69 ayat (5), Pasal 84, Pasal 90 ayat (6), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 7 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Pajak Daerah; Tata Cara Pengelolaan Pajak; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasif Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Daerah; dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasif Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Jumlah Halaman: 93 hlm. Lampiran: 41 hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

2024perwal3333_051.pdf

apbd

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 51, BD.2024/No.51

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa adanya kondisi pada beberapa Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dana, maka perlu dilakukan pergeseran dan penyesuaian terhadap Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024;
Peraturan Wali Kota ini diatur tentang perubahan Lampiran I dan perubahan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2024.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 diubah.
2589 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 50 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Kelurahan Keluarga Berkualitas, Ramah Perempuan dan Peduli anak Kota Surakarta

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

2024peraturanwalikota-50.pdf

kelurahan keluarga berkualitas, ramah perempuan dan peduli anak

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 50, BD.2024/No.50

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Kelurahan Keluarga Berkualitas, Ramah Perempuan dan Peduli anak Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan peran dan kualitas Keluarga, perempuan dan Anak dilaksAnakan dengan mewujudkan kelurahan Keluarga berkualitas, ramah perempuan dan peduli Anak Kota Surakarta; bahwa dalam rangka menyelenggarakan kelurahan Keluarga berkualitas, ramah Perempuan dan peduli Anak, perlu melibatkan seluruh perangkat daerah dalam sinergitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan; bahwa untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaran kelurahan Keluarga berkualitas, ramah perempuan dan peduli Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kelurahan Keluarga Berkualitas, Ramah Perempuan, dan Peduli Anak Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kebijakan dan Strategi, Prinsip dan Ruang Lingkup, Kelembagaan, Tahapan Pengembangan KKBRPPA, Komitmen, Kebijakan dan Anggaran, Pembiayaan dan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2024.
38 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 50 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALOPO NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALOPO NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024. Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.

Download file:

Peraturan Walikota Palopo No. 50 Tahun 2024.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 50, BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 NOMOR 50

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALOPO NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa Perubahan RKPD dapat apabila berdasarkan basil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/ atau serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dilakukan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurnf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Palopo tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2024.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnfonnasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11); 15. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2023 Nomor 13); 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Pasal ll Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALOPO NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024
PERATURAN WALI KOTA PALOPO NOMOR : 50 TA.HUN 2024
4

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

Perwali Salatiga Tahun 2024 No 51.pdf

APBD

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 50, BD.2024/NO.51

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 . Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.011.082.764.640,00 (satu trilyun sebelas milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; dan b. pendapatan transfer.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
750 halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Ketentuan Umum Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERWALI Kota Yogyakarta No. 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERWALI Kota Yogyakarta No. 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Perda Nomor 2 Tahun 2020 ttg Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERWALI Kota Yogyakarta No. 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2020 ttg Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
PERWALI Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2020 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERWALI Kota Yogyakarta No. 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.6 Tahun 2013 ttg Juklak Perda Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2012 ttg Retribusi Perizinan Tertentu
PERWALI Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PERWALI Kota Yogyakarta No. 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah cair
PERWALI Kota Yogyakarta No. 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Perwali Kota Yogyakarta No. 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
PERWALI Kota Yogyakarta No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Usaha
PERWALI Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
PERWALI Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2012 ttg Retribusi Perizinan Tertentu
PERWALI Kota Yogyakarta No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.5 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Umum
PERWALI Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Usaha
PERWALI Kota Yogyakarta No. 56 Tahun 2011 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Persalinan di Puskesmas
PERWALI Kota Yogyakarta No. 71 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
PERWALI Kota Yogyakarta No. 68 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2009 tentang Retribusi IMB
PERWALI Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERWALI Kota Yogyakarta No. 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PERWALI Kota Yogyakarta No. 142 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 114 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERWALI Kota Yogyakarta No. 113 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
PERWALI Kota Yogyakarta No. 109 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Download file:

Perwal Kota Jogja Nomor 50 Tahun 2024.pdf

retribusi-daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 50, BD.2024/NO. 50

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 83 ayat (8), dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Retribusi; Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu; Tata Cara Pengelolaan Retribusi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Retribusi Imb; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Persalinan di Puskesmas; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Jumlah Halaman: 46 hlm. Lampiran: 7 hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Semarang No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024
Perwali Kota Semarang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024
Perwali Kota Semarang No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

Download file:

2024perwal3333_050.pdf

standar harga satuan

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 50, BD.2024/No.50

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi, perkembangan dan beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2024.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 diubah.
591 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Malioboro

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

Perwali Kota Jogja Nomor 49 Tahun 2024.pdf

TATA BANGUNAN-MALIOBORO

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 49, BD.2024/NO. 49

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Malioboro

ABSTRAK:

bahwa penataan bangunan dan lingkungan yang terencana sesuai dengan rencana tata ruang merupakan kebijakan yang sangat penting bagi pembangunan di daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk mewujudkan Kawasan Malioboro sebagai pusat pelayanan perekonomian daerah yang berkarakter dan beridentitas Cagar Budaya dengan basis humanis diperlukan penataan bangunan dan lingkungan berkelanjutan; bahwa diperlukan pedoman penataan bangunan dan lingkungan sebagai arah pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan serta lahan yang bermanfaat untuk kepentingan Masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Program Bangunan dan Lingkungan; Rencana Umum dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketntuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 36 hlm. Lampiran: 63 hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 49 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Perwali Kota Bau-Bau No. 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

perwali 49.pdf

perubahan

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 49, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR 156

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota,:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001. Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4120), 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),: 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)j 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890), 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negra Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177): 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523), 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847), 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626), 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883), 22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909), 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), 24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemeritah Daerah, 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630),: 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799), 30. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Mililk Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 1), 31. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2024 Nomor 2), 32. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2): 33. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 5), 34. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 4), 35. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 29): 36. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kode Etik “Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 32), 37. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 52 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 52): 38. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 53), 39. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 104 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 104),
1. Ketentuan pada ayat (1) angka 40 dan 41 diubah 2. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 98 diubah 3. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 99 diubah

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2024.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (Perwali)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT