Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 Nomor 03
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nornor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu pengaturan
mengenai pembebasan retribusi Persetujuan Bagunan
Gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan
program tiga juta rumah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah
dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan
Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 44);
11 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/KTS/M/2023 tentang Besaran
Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan
Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah
Swadaya;
12 Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024,
Nomor 3015/KPPS/M/2024, Nomor 600.10-4849
Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan
Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta
Rumah;
13 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Tahun 2024 Nomor 108;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II RUANG LINGKUP,
BAB III PEMBEBASAN PBG BAGI MBR,
BAB IV KRITERIA MBR,
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025 Nomor 31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi Insentif Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bergas Waras
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dan meningkatkan motivasi
pegawai dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di
Rumah sakit Umum Daerah Bagas Waras, maka perlu
memberikan remunerasi insentif jasa pelayanan
kepada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Bagas Waras; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Remunerasi Insentif Jasa Pelayanan
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup, Sumber Dana, Besaran dan Alokasi Remunerasi Insentif Jasa Pelayabab dan Bonus Atas, Penilaian Remunerasi Insentif Jasa Pelayanan, Mekanisme Pembayaran Remunerasi Insentif Jasa Pelayanan, Monitoring dan EValuasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2025.
33 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 101
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor :
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor : 3015/KPTS/M/2024,
dan Nomor : 600.10-4849 Tahun 2024, perlu
menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan
retribusi PBG dalam mendukung percepatan
pelaksanaan program tiga juta rumah.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 22/KPTS/M/2023 , Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 689/KPTS/M/2023, Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor :
3015/KPTS/M/2024, dan Nomor : 600.10-4849 Tahun
2024 , Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun
2023, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021, Peraturan Bupati Gresik Nomor 77 Tahun 2023.
Materi pokok: Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini mengatur tentang pembebasan retribusi untuk persetujuan pembangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pelaksanaan pembangunan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembebasan retribusi ini diberikan sebagai insentif fiskal untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
Jumlah halaman : 12 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018, laporan keuangan disusun oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No 64 Tahun 2013, Permenkeu No 217 Tahun 2015, Permendagri No 79 Tahun 2018
sistem akuntansi BLUD merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
53
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Rembang tentang Pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan Retribusi TBG bagi MBR, Kriteria MBR, Prosedur Pengajuan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame, Jangka Waktu dan Wilayah Pemungutan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Reklame, Tata Cara Penetapan Pajak Reklame, Jatuh Tempo dan Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame, Tata Cara Penerbitan STPD, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Tata Cara Keberatan dan Banding, Insemtif Fiskal bagi Pelaku Usaha, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 162 Tahun 2019 dicabut.
45 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan
Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan
Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
ABSTRAK:
bahwa penjaminan kesehatan kepada masyarakat perlu
dilakukan dalam rangka melaksanakan upaya pelayanan
kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
di Kabupaten Wonogiri; bahwa Jaminan Kesehatan Nasional belum dapat
menjangkau keseluruhan warga masyarakat dengan
kriteria tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan
Kesehatan di Luar Cakupan Layanan Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Biaya, Prosedur Pelaksanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja, setiap instansi
pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta untuk
melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil, perlu ada pengaturan mengenai pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan
Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
31 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
