Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagai salah
satu jenis Retribusi Jasa Usaha merupakan potensi
penerimaan Daerah yang perlu dioptimalkan untuk
menunjang pelayanan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap
tarif Retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, perlu melakukan
penyesuaian tarif Retribusi pemanfaatan aset daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi hasil
peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun
2023.
Materi Pokok: Mengubah kententuan angka 5 Lampiran II dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2023 dengan mengubah besaran tarif;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mengubah: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Halaman : 3 hlm; Lampiran : 18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 91 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 91, BD Tahun 2024 Nomor 91
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan
perubahan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di
Kabupaten Serang;
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Serang
Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Berdasarkan Penetapan Bupati, untuk dasar pengenaan
pajak air tanah yaitu NPA;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Serang tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan
Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PermenEnergi dan Sumber Daya Mineral No. 20 Tahun 2017; Pergub Banten No. 35 Tahun 2018; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024; Perda Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati Serang No. 85 Tahun 2022; Peraturan Bupati Serang No. 34 Tahun 2024.
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Kelompok Pengguna Air Tanah Bab IV Penetapan HAB, FNA dan HAD Bab V Perhitungan NPA Bab VI Ketentuan Sanksi Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 90 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pengembangan
Pondok Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pondok
Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren; Monitoring Dan Evaluasi; Embiayaan; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 90 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah
perlu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang
dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah dan
berkesinambungan; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, perlu
pengelolaan air limbah domestik dengan membentuk unit
pelaksana teknis daerah pengelolaan air limbah domestik; bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan
Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup
perlu dilakukan perubahan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1; ketentuan Pasal 2; Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IVA
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI dan BAB IVB TUGAS DAN
FUNGSI, disisipkan 3 (tiga) bagian, yakni Bagian Kesatu Umum dan Bagian
Kedua Subbagian Tata Usaha, Bagian Ketiga Kelompok Jabatan
Fungsional, dan di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 5 (lima) Pasal
yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, dan Pasal 7E; Mengubah ketentuan Pasal 8; Ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran II pada Peraturan
Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2024.
Mengubah: Peraturan
Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
Jumlah Halaman : 6 hlm; Lampiran : 1 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 90 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat
Daerah untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau serta usulan kegiatan lain, perlu adanya perubahan
Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 31 Tahun 2023
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 31 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 31
Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 31
Tahun 2023 diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 89 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
15 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 89 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan Public Safety Center Sleman Emergency Services menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan guna mewujudkan pelayanan kegawatdaruratan secara cepat, tepat, dan cermat; bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kegawatdaruratan di masyarakat perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah Public Safety Center Sleman Emergency Services pada Dinas Kesehatan; bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024.
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1; Mengubah ketentuan Pasal 2; Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1(satu) bab, yakni BAB IVA UPTD
PUBLIC SAFETY CENTER SLEMAN EMERGENCY SERVICES di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi, Bagian Kedua Tugas dan Fungsi; disisipkan 3 (tiga) paragraf yakni Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Subbagian
Tata Usaha, Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional; dan disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D dan Pasal
13E; ditambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran III pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2024.
Mengubah: Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
Jumlah Halaman : 6 hlm; Lampiran : 1 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 89 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6)
huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan
Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa
pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023; Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Peraturan ini terdiri atas 5 (lima) bab 10 (sepuluh) Pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pembebasan BPHTB Bagi MBR; Kriteria MBR; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 89 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 89, BD Tahun 2024 Nomor 89
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
pertanggungajawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 22 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta
Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Serang, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
bahwa dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Surat
Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor
03919/MENPORA.D.III-1/VIII/2015 tentang Penganggaran NPC
daerah setelah pengunduran dari NPC Pusat dari Anggota KONI,
dalam rangka pembinaan atlet;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 22 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Serang.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2007; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 8 Tahun 2024; PP No. 6 Tahun 2024; Perpres No. 6 Tahun 2018; Perpres No. 151 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 151 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024.
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 88 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bandung No. 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 274 tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
