Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029
ABSTRAK:
Bahwa jenis dan mutu pelayanan dasar setiap urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh masyarakat sesuai standar pelayanan minimal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan. Penerapan standar pelayanan minimal perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan bentuk rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal. Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk memenuhi pencapaian Target dan Indikator Kinerja SPM serta sasaran pemenuhan penerima Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 112 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan guna memberikan pedoman dalam penyelesaian tuntutan ganti
kerugian daerah serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu menyusun peraturan mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Siak Nomor 58 Tahun 2021;
Peraturan ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2024.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 111 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tualang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2024.
15 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 110 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Kabupaten Siak;
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan harga barang dilapangan akibat inflasi dan peristiwa ekonomi lainnya, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Kabupaten Siak, perlu disesuaikan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2023;
Peraturan ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
3 Halaman; 120 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 109 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan harga barang dilapangan akibat inflasi dan peristiwa ekonomi lainnya, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak, perlu disesuaikan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2023;
Peraturan ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
3 Halaman; 93 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 108 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan harga barang dilapangan akibat inflasi dan peristiwa ekonomi lainnya, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Siak, perlu disesuaikan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2023 ;
Peraturan ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
3 Halaman; 183 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Nomor 107 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, mengantasipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, Pemerintah Daerah perlu
menyelenggarakan pengadaan cadangan pangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati menyelenggarakan Pengelolaan, Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Ruang lingkup meliputi: pengadaan, pengelolaan, penyaluran, pelaporan, evaluasi, dan pengawasan serta pendanaan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk; a) meningkatkan penyediaan cadangan bahan Pangan Pokok untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil di Daerah; b) memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaaan darurat dan Rawan Pangan pasca bencana; dan c) meningkatkan Akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Nomor 106 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 185 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
Bahwa terdapat penambahan UPTD Puskesmas Mokwam Distrik Mokwam, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Manokwari Nomor 185 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, yakni ketentuan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Nomor 105 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MANOKWARI DARI FORMASI UMUM TAHUN 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengisi formasi jabatan Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kebutuhan, profesional, kompeten, dan bertanggung jawab diperlukan mekanisme seleksi pengadaan yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kabupaten Manokwari memperoleh formasi PNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk formasi umum sejumlah 400 (empat ratus) orang pada Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Setiap lnstansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria dan presentasi pelamar, perencanaan, pengumuman lowongan, persyaratan pelamaran, seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil, pengumuman hasil akhir seleksi, pengawasan dan pelaporan, serta pendanaan. Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan PNS Kabupaten Manokwari dari formasi umum Tahun 2024. Presentasi formasi dibagi untuk: a) formasi kesehatan 25%; dan b) formasi umum 75%. Kriteria peserta yang dapat mengikuti seleksi Calon PNS terdiri dari: a) OAP Suku asli di dalam Kabupaten Manokwari; b) OAP Suku asli Papua di luar suku asli dalam Kabupaten Manokwari; c) non-OAP yang lahir dan besar di Papua; dan d) non-OAP selain huruf c.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Nomor 104 Tahun 2024
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA WARMARE DI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA WARMARE DI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, perlu diberikan Insentif. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Penugasan Khusus berhak memperoleh penghasilan berupa Insentif.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria pemberian insentif, pemberian an pembayaran insentif, dan tata cara pembayaran. Insentif diberikan kepada PNS di lingkungan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pratama Warmare. Besaran insentif yang diterima pegawai dihitung berdasarkan aspek perilaku kerja sebesar 30% dan aspek prestasi kerja sebesar 70%. Tujuannya:
a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
b. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja;
c. meningkatkan kesejahteraan PNS;
d. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses
pelayanan kesehatan; dan
e. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan
Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pratama Warmare secara efektif dan
efisien.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Lamp 2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
