Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemakaian Alat Berat
ABSTRAK:
bahwa alat berat dan/atau alat pendukung lainnya
mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis
untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan
kesejahteraan masyarakat; bahwa pemakaian alat berat harus dilaksanakan secara
efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemakaian alat berat, perlu diatur dalam Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemakaian Alat Berat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8
Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemanfaatan, Tata Cara dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2025.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6)
huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal
102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/
Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849
Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan
Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Daerah mengenai Pembebasan BPHTB
dalam mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan
tiga juta rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pembebasan BPHTB bagi MBR, kriteria MBR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025.
7 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan kebutuhan pengaturan dan kebijakan di daerah
sehingga perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1 yang mengatur tentang ketentuan umum; Mengubah ketentuan huruf E Lampiran I; Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB Baru yakni BAB IIA dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 7A yakni tentang ketentuan peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2025
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Peninjauan Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Pperaturan Bupati Kulon Progo Nomor 27
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2018 tentang
Penijauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83
ayat (3), Pasal 85 ayat (6), Pasal 86 ayat (6), Pasal 90
ayat (3), Pasal 93 ayat (5), Pasal 95 ayat (3), dan Pasal 96
ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Retribusi; Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu; Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; Pemungutan Retribusi; Pembayaran Retribusi; Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Pemungutan Retribusi; Penagihan Retribusi; Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran; Insentif Pemungutan Retribusi; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Mencabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2013 tentang
Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Peninjauan Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Pperaturan Bupati Kulon Progo Nomor 27
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2018 tentang
Penijauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85
Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi
Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
Jumlah Halaman: 38 hlm. Lampiran: 11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99, dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah berwenang memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (5) Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu pengaturan mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 14);
Perbup ini berisi perihal pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kriteria MBR. MBR dibebaskan dari pembayaran objek BPHTB yang meliputi: a) hak milik; b) hak guna usaha; c) hak guna bangunan; d) hak pakai; e) hak milik atas satuan rumah susun; dan f) hak pengelolaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam kondisi mendesak, belanja daerah yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga perlu alokasi terus-menerus;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas setiap bulan jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya, dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah, pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan
namun terbatas untuk keperluan mendesak dan harus dilaksanakan pada awal bulan Januari Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.
Jumlah Halaman 5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II JENIS PAJAK REKLAME
BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME
BAB IV PERHITUNGAN NSR
BAB V NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.
Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
14 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2025
Badan Layanan UmumBUMD / Badan Usaha Milik DaerahHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni
ABSTRAK:
memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014, UU No 17 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2024, Permendagri No 79 Tahun 2018
remunerasi, yaitu imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium, yang memuat prinsip, kriteria penerima, pelaksanaan, dan evaluasi dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
mencabut Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 71)
13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014, PP No 54 Tahun 2017, PermenPU No 18 Tahun 2007, Permendagri No 118 Tahun 2018, Peraturan OJK No 3 Tahun 2022
pedoman evaluasi kinerja BUMD Kabupaten Jombang yang memuat penilaian kinerja BUMD, penilaian tingkat kesehatan BUMD, penilaian pelayanan BUMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
33
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai
Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2022 dan Tahun 2023, berdampak
pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang secara
signifikan, maka perlu adanya pemberian Stimulus;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Kepala Daerah dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan
Retribusi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek
Pajak atau objek Retribusi.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024
Materi pokok: Peraturan Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak ini dibentuk untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi yang terdampak naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 dan Tahun 2023. Dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak ini mengatur tentang ketentuan umum, ketetapan minimal PBB-P2, dan ketentuan peralihan. Peraturan ini ditujukan untuk memberikan stimulus pajak kepada wajib pajak di Kabupaten Gresik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2025.
Jumlah halaman : 8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
