Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan pada peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III perlu sinergisitas
dalam pendanaan dan pelayanan kesehatan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta
Penerima Bantuan Iuran Daerah ke dalam Jaminan
Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu diganti;
bahwa pertimbangan sebagaimana berdasarkan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang Diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 83 Tahun Tahun 2013
Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal, Dan Perijinan Terpadu Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubuhan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah,dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, maka dalam rangka memberikan pedoman operasional dalam melaksanakan tugasnya perlu disesuaikan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, dan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang;
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Inspektorat dan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal Perijinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Ketentuan angka romawi II diubah dan angka romawi XII diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal, Dan Perijinan Terpadu Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang diubah.
19 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 33 Tahun 2025
PERBUP Kab. Magetan No. 51 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
ABSTRAK:
bahwa pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 87 Tahun 2014, Perpres No 95 Tahun 2018, Permendagri No 80Tahun 2015, PerANRI No 5 Tahun 2021, Permendagri No 1 Tahun 2023, Perda No 6 Tahun 2021, Perda No 15 Tahun 2016
pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024.
mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 27)
86
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten
Kudus mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan
Pertanian, Sub jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa dalam rangka penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk
penanganan Sampah di TPA Tanjungrejo yang merupakan
keperluan mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta apabila ditunda
penangannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
bagi pemerintah daerah dan/ a tau masyarakat dan guna
optimalisasi pelaksanaan belanja pada perangkat Daerah,
perlu dilakukan pergeseran antar sub rincian objek,
pergeseran antar rincian objek dan pergeseran antar objek
belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah; bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024, tata cara penggunaan dana tidak terduga untuk
mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran
anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD /unit
SKPD yang membidangi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup
efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas
pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki
kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga
terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas
administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 102 Tahun
2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak sesuai lagi
dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan
dan perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Papan Nama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2025.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 102 Tahun 2021 dicabut.
114 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Batang Nomor 113 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 116 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 117 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 dicabut
45 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2025
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Batang No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERBUP Kab. Batang No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PERBUP Kab. Batang No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
PERBUP Kab. Batang No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Lingkungan Hidup
PERBUP Kab. Batang No. 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 97 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 98 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 99 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 100 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 101 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 108 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 109 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 110 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 111 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 112 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 118 Tahun 2021 dicabut.
133 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Batang Nomor 94 Tahun 2021 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 36 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 2002, UU No 26 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 52 Tahun 2000, PP No 16 Tahun 2021, PP No 46 Tahun 2021, Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo, dan Kepala BKPM No 18 Tahun 2009, No 07 Tahun 2009, No 19 Tahun 2009, No 3 Tahun 2009, Permenkominfo No 5 Tahun 2021, Perda Kab. Jombang No 1 Tahun 2024, Perda Kab. Jombang No 6 Tahun 2024
pedoman penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025.
18
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Batang Nomor 93 Tahun 2021 dicabut.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
