Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan pembiayaan terhadap pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir maka perlu mengalokasikan dana alokasi khusus non fisik; bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dana alokasi khusus non fisik terhadap jaminan persalinan maka perlu adanya pengaturan mengenai pemanfaatan dana alokasi khusus non fisik; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Perencanaan; Bab V Pengelolaan; Bab VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Bab VII Pembinaan dan Pengawasan; Bab VIII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi urusan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, maka perlu mlakukan uraian tugas Dinas Kesehatan kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan bupati tersebut adalah Undang-undang No. 5 Tahun 2017; Undang-undang No. 23 Tahun 2017; PP No. 2018 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur No. 76 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Flores Timur No. 79 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan diubah sehingga berbunyi Ketentuan Angka Romawi III sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
2 halaman; Lampiran: 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. HENDRIKUS FERNANDEZ Larantuka
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada rumah sakit; bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan perlu adanya peraturan internal rumah sakit yang mengatur tata kelola rumah sakit; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernadez Larantuka.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES /SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 775/MENKES /SK/IV/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Tata Kelola Rumah Sakit; Bab IV Penyelenggara; Bab V Komite; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Penghasilan Tenaga Kesehatan Dan Pendidik Anak Usia Dini Di Desa
ABSTRAK:
bahwa tenaga kesehatan dan Pendidik anak usia dini yang bertugas dan mengabdi di desa merupakan tenaga yang melaksanakan tugas profesi, sehingga perlu mendapatkan penghargaan terhadap profesi melalui standar penghasilan yang layak; bahwa sesuai dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa maka dipandang perlu mengatur norma standar dan prosedur sebagai pedoman pemberian penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Penghasilan Tenaga Kesehatan dan Pendidik Anak Usia Dini Di Desa.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II maksud dan Tujuan; Bab III Kewajiban Pemerintah Desa; Bab IV Perencanaan dan Penghargaan; Bab V Pembiayaan; Bab VI Tata Cara Pembayaran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Bab VII Sanksi; Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Di Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Di Kabupaten Flores Timur;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/ OT.140/ 10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan Lokal
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari; Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal; Sosialisasi dan Promosi Pangan Lokal; Pola Konsumsi Pangan Lokal di Daerah; Peran Serta; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi, Pelaporan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan terhadap aliran penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Flores Timur yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melalui rekening kas umum daerah maka perlu adanya pengaturan mengenai sistem akuntansi, pelaporan penerima dan penyaluran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi, Pelaporan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 238/ PMK.05/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Makna dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Pihak-Pihak yang Terkait; Bab V Dokumen Yang digunakan dan Mekanisme Pengesahan; Bab VI Proses Akuntansi; Bab VII Penyajian Laporan Keuangan; Bab VIII Ilustrasi; Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2017.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalagunaan wewenang, pemerintah mewajibkan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya; bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Flores Timur perlu adanya pengaturan mengenai laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; IV. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; V. Sanksi; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
6 halaman; 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Kode Etik dengan memperhatikan karakteristik organisasi Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Nilai-Nilai Dasar; III. Kode Etik; IV. Penegakan Kode Etik; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas pelaporan kinerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatai tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014; Permen PANRB No 53 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Petunjuk Teknis; III. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
3 halaman; 15 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012; Permen PANRB No 52 Tahun 2014; Peraturan KPK No 2 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Prinsip; III. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; IV. Unit Pengendalian Gratifikasi; V. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; VI. Perlindungan dan Penghargaan; VII. Pembiayaan; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
