Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu membentuk ketentuan tentang tambahan penghasilan
bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Peraturan Bupati.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 6 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamasa No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016; Perbup Mamasa No. 30 Tahun 2016; Perbup Mamasa No. 31 Tahun 2016; Perbup Mamasa No. 32 Tahun 2016; Perbup Mamasa No. 33 Tahun 2016; Perbup Mamasa No. 34 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Hal yang diatur:
1. Maksud dan Tujuan
2. Pemberian Tambahan Penghasilan PNS
3. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNS
4. Pembayaran TPP
5. Pengelolaan Data
6. Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa karena adanya penambahan dana desa untuk beberapa desa di Kabupaten Mamasa sehingga Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018 harus diubah;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018.
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamasa No. 4 Tahun 2018; Perbup Mamasa No. 26 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018. Perubahan Pada:
1. Pasal 9 tentang Penyaluran Dana Desa
2. Pasal 11 tentang Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Pengembangan Seni Dan Budaya Melalui Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka perlu menyusun Muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Mamasa;
b. bahwa Kabupaten Mamasa memiliki potensi dan keunikan lokal dalam bidang seni dan budaya sehingga perlu dimasukkan kedalam pelajaran muatan lokal sebagai bahan ajar untuk anak didik;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Gerakan Pengembangan Seni dan Budaya melalui Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Mamasa.
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan No. 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan No. 79 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan No. 103 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan No. 79
Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamasa No. 7 Tahun 2017; Perbup Mamasa No. 23 Tahun 2016;
Perbup ini mengatur Gerakan Pengembangan Seni dan Budaya melalui Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Mamasa.
1. Maksud, Tujuan, dan Prinsip
2. Mata Pelajaran
3. Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal
4. Kerangka Kurikulum
5. Tenaga Pendidik dan Sarana Prasarana
6. Evaluasi Kurikulum dan Hasil belajar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, Bupati perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis,
Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penilik Bangunan, Pembongkaran Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, dan Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Mamasa.
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 06/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.19/PRT/M/2018; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2014; Perda No. 14 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung;
b. ketentuan penyelenggaraan IMB;
c. ketentuan penyelenggaraan TABG;
d. ketentuan penyelenggaraan SLF;
e. ketentuan penyelenggaraan pengkaji teknis;
f. ketentuan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung;
g. ketentuan penyelenggaraan penilik bangunan;
h. ketentuan penyelenggaraan pembongkaran bangunan gedung;
i. ketentuan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung;
j. ketentuan pelayanan secara online; dan
k. ketentuan pembiayaan layanan penyelenggaraan bangunan gedung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
184 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata Di Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan di Kabupaten Mamasa;
b. bahwa infrastruktur jalan menuju kawasan wisata di Kabupaten Mamasa belum optimal sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan
jembatan untuk memperlancar akses menuju kawasan wisata di Kabupaten Mamasa;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata di Kabupaten Mamasa.
UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 50 Tahun 2011; Perpres No. 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016; Pergub Sulbar No. 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamasa No. 4 Tahun 2009; Perda Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata di Kabupaten Mamasa, yaitu:
1. Pembentukan Tim Koordinasi Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata
2. Pelaksanaan teknis Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah KabupatenMamasa;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
1. Akses Iformasi dan Dokumentasi Publik
2. Klasifikasi Informasi Publik
3. Informasi yang Dikecualikan
4. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik
5. Hak dan Kewajiban Badan Publik
6. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Publik
7. Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi
8. Keberatan dan Sengketa Informasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2005; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.
1. Pelaksanaan SAKIP
2. Sistematika Penyusunan SAKIP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tindak Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi dibidang keuangan negara serta untuk menciptakan Good Governance maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara;
b. bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
c. bahwa sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Mamasa wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan, misi dan visi Pemerintah;
d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Rencana Tindak Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamasa
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda kabupaten Mamasa No. 2 Tahun 2009; Perda kabupaten Mamasa No. 3 Tahun 2009; Perbup Mamasa No. 10 Tahun 2014; Perbup Mamasa No. 3a Tahun 2017; Perbup Mamasa No. 5a Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Tindak Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamasa. Hal yang diatur:
1. Tujuan
2. Manfaat
3. Pernyataan Tanggung Jawab
4. Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5. Rencana Tindak Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
b. bahwa guna memberikan arah, landasan dan tolak ukur penilaian untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diperlukan landasan yuridis Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tentang standar kompetensi dan kualifikasi minimal pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa. Hal yang diatur yaitu Maksud dan Tujuan serta persyaratan Standar Kompetensi Dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan meningkatnya pembuangan di Kabupaten Mamasa meningkat pula jumlah kegiatan penghasil limbah yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
b. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik , melindungi kualitas tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
c. bahwa untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kualitas air serta mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran air limbah domestik perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik;
d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mamasa.
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 2012; PP No. 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. : 14/PRT/M/2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016; Perbup Mamasa No. 32 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu:
1. Asas, Tujuan, dan Sasaran
2. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
3. Pengelolaan Air Limbah Domestik
4. Hak dan Kewajiban Masyarakat
5. Kerjasama
6. Perselisihan
7. Perizinan
8. Larangan
9. Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
28 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
