Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024 terjadi Perubahan Penganggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni terdapat kegiatan yang belum terlaksana seperti rincian belanja gaji dan tunjangan ASN, lokasi kegiatan dan sumber dana, jenis belanja terkait evaluasi Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan, sehingga perlu dilakukan penyesua1an;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timar Tengah Selatan Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Daerah Ka bu paten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Timar Tengah Selatan tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran .
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penggunaan KKPD; Bab 3. Penyelenggaraan KKPD; Bab 4. Monitoring dan Evaluasi; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
20 halaman; 21 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai:
Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 3. Pembayaran; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 57 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kelembagaan SPIP Terintegrasi; Bab 3. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah; Bab 4. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; Bab 5. Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; Bab 6. Monitoring dan Evaluasi; Bab 7. Pembiayaan; Bab 8. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
7 halaman; 25 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang merupakan bentuk perllindungan
kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah
Daerah;
b. bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi
atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah, diperlukan dalam evaluasi atas
implementasi sis tern akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah;
c. bahwa dalam rangka memberikan arahan,
landasan dan kepastian huum dalam melakukan
evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas
pemerintah daerah, perlu mengatur mengenai
teknis pelaksanaan evaluasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah
Selatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pelaksanaan Evaluasi AKIP; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
4 halaman; 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2024
Kepegawaian, Aparatur NegaraPengelolaan Keuangan Negara / Daerah
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Timor Tengah Selatan No. 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timar Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya
mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan
dinas pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang pertanggungjawaban
perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran
dan akuntabel;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 19 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timar Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timar Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, diubah
8 halaman; 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2024
Piutang, Utang, dan Hibah Negara / DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengagagaran, Pelaksanaan dan Penataa Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sosial Kabupatan Timor Tengah Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengagagaran, Pelaksanaan dan Penataa Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sosial Kabupatan Timor Tengah Selatan.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2013 dan perubahannya telah ditetapkan Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penganggaran, j Mengingat Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2013 dan perubahannya, perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Hibah; Bab 3. Bantuan Sosial; Bab 4. Monitoring dan Evaluasi; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengagagaran, Pelaksanaan dan Penataa Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sosial Kabupatan Timor Tengah Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengagagaran, Pelaksanaan dan Penataa Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sosial Kabupatan Timor Tengah Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
44 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan 20 (Dua Puluh) Desa Persiapan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung perkembangan dan kemajuan Desa, meningkatkan lrualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat perlu dilalrukan penataan Desa;
b. bahwa atas prakarsa masyarakat Desa melalui rekomendasi hasil kajian dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa yang menyatakan layak untuk dibentuk 20 (dua puluh) Desa persiapan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan 20 (Dua Puluh) Desa Persiapan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan Desa Persiapan; Bab 3. Jumlah Penduduk; Bab 4. Pusat Pemerintahan, Batas Wilayah, Cakupan Wilayah dan Luas Wilayah Desa Persiapan; Bab 5. Penjabat Kepala Desa Persiapan; Bab 6. Perangkat dan struktur Organisasi Desa Persiapan; Bab 7. Pembiayaan Desa Persiapan; Bab 8. Pembinaan dan Pengawasan Desa Persiapan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
17 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2024
Penanaman Modal dan InvestasiPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan
Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
b. bahwa Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan
Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan, sudah tidak
sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; Bab 3. Kewajiban; Bab 4. Pembiayaan; Bab 5. Ketentuan Peralihan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman; 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana
Pembangunan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
b. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
merupakan pedoman untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan daerah untuk periode
Tahun 2025-2026;
c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri
Dakam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2024 pada Diktum KEDUA yang mengamanatkan Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2026.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 - 2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
