Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Kabupaten Belu Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Bari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Kabupaten Belu Tahun 2022.
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 75/PMK.05/2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 3. Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 4. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 5. Mekanisme Pencairan; Bab 6. Pembiayaan; Bab 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Belu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar tekinis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Permerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan; Bab 4. Pengorganisasian; Bab 5. Pelaksanaan dan Pelaporan; Bab 6. Monitoring dan Evaluasi; Bab 7. Pengembangan Kapasitas; Bab 8. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 9. Pembiayaan; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
8 halaman; 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati Belu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Belu
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta pendeteksian dini potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) varian omicron sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum. Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona V'uus Disease 2019.
Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Bupati Belu Nomor 34 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Belu
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
Peraturan Bupati Belu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Belu diubah
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Belu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dampak Sosial Dan Ekonomi Corona Virus Disease 19 (COVID-19 Di Kabupaten Belu
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 09
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Dampak Sosial dan Ekonomi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, maka perlu adanya bantuan bagi masyarakat yang terdampak;
b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan, perlu mengatur tata cara penyaluran bantuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Dampak Sosial Dan Ekonomi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 1 1 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Bupati Belu Nomor 17 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Bantuan; Bab 3. Kriteria Penerima; Bab 4. Pendataan; Bab 5. Tata Cara Penyaluran; Bab 6. Monitoring dan Evaluasi; Bab 7. Pengawasan dan Pelaporan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
Peraturan Bupati Belu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dampak Sosial Dan Ekonomi Corona Virus Disease 19 (COVID-19 Di Kabupaten Belu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 08
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Kepada Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Belu Nomor 4 7 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Tunjangan Transportasi; Bab 3. Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara / Daerah
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Belu Nomor BPKAD. 910/01/1/2021 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 06
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intenseif, Tunjangan Reses, Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasa.l 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi lntensif, Tunjangan Reses, Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah; Bab 3. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses; Bab 4. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Peraturan Bupati Belu Nomor BPKAD. 910/01/1/2021 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dlnyatakan tidak berlaku.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati Belu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 04
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa] 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
Peraturan Bupati Belu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman; 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Bupati Belu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengane Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan, Sumber dan Proporsi Alokasi Dana Desa; Bab 3. Rumus Penetapan Alokasi Dana Desa; Bab 4. Penyaluran dan Penggunaan; Bab 5. Pertanggungjawaban; Bab 6. Sanksi; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
Peraturan Bupati Belu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
6 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 48 Tahun 2021
penghasilan-pegawai-pegawai negeri sipil-pemerintah kabupaten belu
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Negeri; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Pemberian TPP; Kriteria, Penilaian dan Penetapan Besaran TPP; Tim Pelakasana TPP; Penghitungan TPP; Pengurangan TPP; Pembayaran TPP; TPP Bagi Pejabat yang Merangkap Sebagai Pelaksana Tugas; Penghentian Pemberian TPP; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
14 halaman; 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 46 Tahun 2021
PEDOMAN-PENGELOLAAN RISIKO-PEMERINTAH KABUPATEN BELU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian
risiko;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas
penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan
risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Belu tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-688/K/04/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di
Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Bupati Belu Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengelolaan Risiko; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
13 halaman; 72 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
